Pesta Babi, Oligarki dan Pelemahan Otonomi Daerah

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menghadirkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi “serangan” pemodal besar. Pembabatan hutan atas nama proyek strategis nasional (PSN) merampas hidup masyarakat adat. Tak hanya itu, PSN juga melemahkan praktik otonomi daerah yang belakangan kian tergerus oleh kekuasaan pemerintah pusat.

Dalam bingkai perencanaan teknokratik, PSN memang dimaksudkan untuk jadi solusi. Daerah dan masyarakat lokal tak berdaya saat PSN ditetapkan. Fakta problematiknya, PSN kerap ditunggangi oleh kepentingan oligarki bisnis dan lahir terhadap spirit pembangunan yang memanusiakan masyarakat lokal. Alih-alih mendatangkan hasilnya, masyarakat adat harus berurusan dengan represi, seperti ancaman dan penggusuran tanah adat.

Begitu pemerintah daerah kehilangan kewenangan untuk mengatur wilayahnya, PSN bisa mengambil perencanaan daerah, seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah atau rencana tata ruang wilayah, yang lahir dari proses deliberasi akar rumput. Terjadilah arus balik desentralisasi dalam ruang teknokratik. Meski PSN belum tentu dibutuhkan atau berdampak negatif terhadap masyarakat lokal, pemerintah daerah tak punya ruang untuk menolak.

Syarif Hidayat (2010) menggambarkan otonomi daerah sebagai hak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil keputusan pembangunan dan kebijakan. PSN di Papua Selatan membawa pengambilalihan keputusan ekologis, seperti digambarkan Pesta Babi, menjadi contoh bagaimana pusat menempatkan daerah sebagai objek, bukan lagi subjek yang harus patuh. Terjadi perampasan hak daerah untuk menentukan nasibnya. Dampaknya, demokrasi lokal pun melemah.

Film Pesta Babi memperlihatkan otokrasi pembangunan yang tak sinkron dengan kebutuhan lokal. Pengembangan food estate dan biodiesel yang dikelola sama dengan oligarki ekonomi tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada hutan. Negara tidak hadir pada persoalan inti, yakni kemiskinan, tapi melanggengkan lahan dengan solusi eksklusif yang tak berpihak kepada masyarakat lokal.

Pemerintah kerap mengklaim PSN sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Memang, PSN menghilirkan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera, Maluku, mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga dua digit. Namun manfaatnya tak berdampak pada pemutusan yang menetes untuk masyarakat lokal. Justru puluhan pekerja lokal mendapatkan bencana akibat kecelakaan yang terencana. Dampaknya bisa lebih besar dan panjang lagi karena kesehatan masyarakat pun terganggu.

Mengutip Stiglitz (2009), sepertinya pemerintah menjadi GDP–growth domestic product fetish yang mengagungkan angka pertumbuhan, tapi abai pada realitas daerah. Untuk yang dikhawatirkan publik, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan PSN di Papua Selatan hanya akan menguntungkan oligarki dibanding kemaslahatan masyarakat. Kita pun bisa contoh lain dari Papua Freeport, yang telah beroperasi hampir 60 tahun lamanya, belum mampu menyejahterakan rakyat Papua.

Persoalan lain yang muncul dalam pemasaran PSN adalah pemerintah pusat menjadi dependen dalam menggandeng masyarakat lokal, lagi-lagi seperti yang ditunjukkan dalam Pesta Babi. Pemerintah malah mengerdilkan alur untuk mengejar PSN. Sejauh mencatat bahwa konsolidasi demokrasi lewat dengan pendekatan militeristik. Peluang terjadinya konflik, apalagi di wilayah panas seperti Papua, pun makin besar.

Namun pemerintah telah memilih berhadapan secara fisik dengan masyarakat lokal. Jika saja pemerintah pusat mau cermat, proyek tambang pangan di Papua tak pernah berhasil menciptakan swasembada pangan. Dari satu titik bisa melihat bahwa otonomi daerah hanya berjalan setengah hati dan mengikuti kemauan pemegang kekuasaan yang kadang-kadang tidak disertai pengkajian yang komprehensif dan lebih sering “pokoknya jalan”.

PSN di Papua memang terkesan segala kapitalisme akut yang turut melemahkan otonomi daerah. Dengan segala kepentingannya, pemerintah pusat tak memperdayai daerah. Alasan yang kerap digunakan adalah demi kelancaran investasi. Pencaplokan lahan justru menjadi syarat investasi. Siapa pun, terutama masyarakat yang lemah, bisa menjadi korban PSN. Berpihak kepada pemodal besar, PSN menindas unit ekonomi kecil di daerah.

Otonomi khusus yang melekat pada Papua sering dimaknai pada urusan fiskal belaka, yang terbukti tak kunjung mampu menyejahterakan masyarakat setempat. Kekhususan itu semestinya mampu memperkuat masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan daerah mereka. Tentunya, tanpa intervensi negara lewat PSN. Batas antara pusat dan daerah semestinya tegas sehingga tidak ada yang offside dalam praktiknya.

Film Pesta Babi bukan hanya dokumentasi biasa. Ia juga karya reflektif yang mengajak kita melakukan perdebatan ekologis dan perdebatan teknokratik. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan penghormatan terhadap kekhususan daerah dan masyarakat adat. Termasuk bumi yang menjadi “ibu” bagi mereka.

Keberadaan PSN dalam skema pembangunan perlu dievaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat di daerah. Pemerintah juga tak bisa memperlakukan sentralisasi kekuasaan yang melemahkan otonomi daerah. Kita tidak mengarusutamakan suara aktivis atau masyarakat lokal. Apalagi, ketika PSN juga menjadi alat kepentingan oligarki dan menggerus ekonomi daerah.

Telah diterbitkan di https://www.tempo.co/kolom/pesta-babi-oligarki-otonomi-daerah-2138696?article_id=8ee2c9a6-c05c-4c91-8823-742c55476170
Ditulis oleh Eduardo Edwin Ramda - Analis Kebijakan KPPOD