Opini Media Massa
Otonomi Daerah dan Rezim Retorika Kosmetik
Retorika kosmetik ini makin terlihat telanjang jika membaca Astacita Prioritas Ketujuh yang menjadikan otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola.
Bencana dan Akrobat Tukang Olah
Banjir yang menerjang tiga provinsi di Sumatra tak sepenuhnya takdir Tuhan, namun ada kontribusi dari para tukang olah. Siapakah tukang olah ini? Tentu saja para rent seeker seperti pejabat yang mengobral kebijakan dan pro deforestasi, pengusaha serakah, aparat keamanan yang tutup mata dengan pembalakan liar, dan dinda aktivis yang hening pascadibungkam transferan. Ini bukan temuan baru, tetapi litani realita yang sudah jadi rahasia umum.
Suntikan Rp 200 T Ala Purbaya & Implikasinya bagi Daerah
Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyaluran Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dikhawatirkan minim dampak bagi daerah. Sumber dana tersebut berasal dari uang pemerintah, di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun di Bank Indonesia (BI). Suntikan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat likuiditas bank untuk memperderas penyaluran kredit.