Opini Media Massa
Quo Vadis Desentralisasi? Sumber Artikel berjudul " Quo Vadis Desentralisasi? ", selengkapnya denga
Pelimpahan tanggung jawab pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Permendagri 14/2025 kian melemahkan otonomi daerah. Karakter ontologis desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan mulai bergeser jadi pendelegasian agenda istana. Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan daerah sebagai objek pelaksana, bukan lagi subjek yang independen.
Premanisme dan Iklim Investasi di Daerah
Kasus oknum pengusaha lokal anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Cilegon—yang diduga meminta jatah proyek tanpa lelang—semestinya menjadi batu uji perdana sekaligus memperluas horizon pemahaman dan kerja Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk pemerintah.
Otonomi Daerah dan Janji Astacita
Kuadrimester pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mementaskan sejumlah drama yang menimbulkan kegamangan eksistensial bagi nasib otonomi daerah selama lima tahun ke depan.
