Logo KPPOD

Opini Media Massa

Quo Vadis Desentralisasi? Sumber Artikel berjudul " Quo Vadis Desentralisasi? ", selengkapnya denga

Pelimpahan tanggung jawab pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Permendagri 14/2025 kian melemahkan otonomi dae­rah. Karakter ontologis de­sen­tralisasi sebagai penye­rahan kewenangan mulai bergeser jadi pendelegasian agenda istana. Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan daerah sebagai objek pe­lak­sana, bukan lagi subjek yang independen.

Premanisme dan Iklim Investasi di Daerah

Kasus oknum pengusaha lokal anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Cilegon—yang diduga meminta jatah proyek tanpa lelang—semestinya menjadi batu uji perdana sekaligus memperluas horizon pemahaman dan kerja Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk pemerintah.

Otonomi Daerah dan Janji Astacita

Kuadrimester pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mementaskan sejumlah drama yang menimbulkan kegamangan eksistensial bagi nasib otonomi daerah selama lima tahun ke depan.

Showing 4-6 of 36 items.