Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot

http://beritasatu.com

Kewenangan Perpres Batalkan Perda Disorot

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 166 menyebut bahwa peraturan presiden (perpres) bisa membatalkan peraturan daerah (perda). Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XIV. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik menyoroti ketentuan itu.

“RUU Ciptaker beri ruang pembatalan dilakukan oleh presiden dengan perpres. Kita memahami ini sebuah kebutuhan akselerasi sanksi terhadap regulasi yang menghambat transformasi ekonomi, tapi kita harus pahami prosedur. Jangan-jangan ini dianggap langkah-langkah abunawas. Ketika MK hapus kewenangan, sekarang kita munculkan lagi,” kata Akmal.

Hal itu disampaikan Akmal dalam diskusi daring bertajuk “Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja: Benarkah ada Resentralisasi?”, Rabu (1/7/2020). “

Ketika ini digolkan, apakah iya Bapak Presiden yang batalkan langsung dengan perpres? Dugaan kami yang akan membatalkan adalah Kemkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” ujar Akmal.

Akmal menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberi kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemkumham melakukan harmonisasi rergulasi.

Menurut Akmal, UU 15/2019 sesungguhnya merupakan bentuk penguatan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

“Melalui UU 15/2019 ini, teman-teman Kemkumham diberi ruang melalui Kanwil untuk mencoba melakukan harmonisasi di level bawah sebelum ranperda (rancangan perda) dievaluasi oleh pusat. Ini langkah bagus sekali bagi upaya harmonisasi pusat dan daerah, tapi saya belum melihat RUU Ciptaker membaca UU 15/2019 ini,” ujar Akmal.

Menurut Akmal apabila perda dibatalkan dengan perpres, maka berpotensi lahir istilah jeruk makan jeruk.

“Ketika harmonisasi sudah dilakukan, kemudian perpres batalkan perda, Bapak Presiden delegasikan ke Kemkumham, ini persoalan rumit bagi Kemkumham. Ini namanya berpotensi jeruk makan jeruk,” imbuh Akmal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menegaskan, putusan MK soal pembatalan perda semestinya menjadi sumber hukum.

Robert mengusulkan agar perda tetap dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana putusan MK. “Buat kami putusan MK jadi sumber hukum. Usulan KPPOD, perda itu tetap dibatalkan oleh MA, tetapi kepada pemerintah pusat, khususnya Kemdagri, kita harus perkuat pengawasan perda. Sebenarnya kalau kita mau perkuat sisi binwas (pembinaan dan pengawasan), Kemdagri punya kekuasaan sangat besar untuk evaluasi ranperda,” kata Robert.

Robert pun menyebut, “Jadi tidak boleh ada pengesahan perda, kalau belum ada pemberian nomor registrasi dari Kemdagri. Jadi sebelum perda muncul, ranperda dibereskan.

Sebelum perda atur pajak bebani masyarakat contohnya, Kemdagri sudah evaluasi dulu. Harus benar-benar kuat dalam kerangka pengawasan perda ini, termasuk kriteria yang bisa dipahami pemda (pemerintah daerah).”

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/651253/kewenangan-perpres-batalkan-perda-disorot


Dibaca 44 kali