Pemecatan Sah Dilakukan

Pejabat pembina kepegawaian tidak perlu ragu memecat aparatur sipil negara yang terbukti me­lakukan tindak pidana ko­rupsi. Mahkamah Konstitusi menegaskan, pemecatan itu tidak melanggar undang-un­dang dan tak perlu menunggu putusan inkracht pengadilan.

“Jika seorang PNS (pegawai negeri sipil) diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hu­bungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar. Sebab, dengan melakukan ke­jahatan atau tindak pidana demikian, seorang PNS telah menyalahgunakan atau bah­kan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN,” begitu isi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan Kamis (25/4/2019) sore.

Keputusan itu ditanda­tangani Ketua MK Anwar Usman beserta anggotanya, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Keputusan MK ini terkait gugatan sejumlah PNS ter­pidana korupsi agar terbebas dari pemecatan. Dalam pu­tusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 atas pemo­hon bernama Hendrik dari Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, itu, ma­jelis hakim menilai, Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Un­dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dijadikan dasar pemerintah memecat ASN terpidana korupsi tak melanggar konstitusi.

Tidak hanya itu, majelis ha­kim juga berpendapat, peme­rintah dapat memecat tanpa melihat rentang waktu putus­an inkracht. Alasannya, Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif.

Titik pijak

Dihubungi secara terpisah, Jumat (26/4), di Jakarta, Ke­pala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Ne­gara (BKN) Mohammad Rid­wan mengatakan, putusan MK diharapkan bisa menjadi titik pijak bagi pejabat pem­bina kepegawaian (PPK) yang masih ragu-ragu untuk memecat ASN terpidana korupsi di instansinya. “Kemajuan pe­mecatan semingguan ini ha­nya naik 1 persen. Keputusan MK ini bisa menjadi peluru baru bagi teman-teman di da­erah dan pusat untuk mem­percepat proses. Tak ada alas­an-alasan lagi,” katanya.

Berdasarkan data BKN, hingga 26 April 2019, dari total 2.357 ASN terpidana korupsi, baru 1.147 orang yang ditetap­kan lewat surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (SK PTDH). Masih ada 1.210 ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan. Mayoritas di antaranya ASN di pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum, Ko­munikasi, dan Informasi Pub­lik Kementerian Pendayagu­naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Mudzakir mengatakan, perlu ada percepat­an pemecatan ASN terpidana korupsi mengingat tenggat yang ditetapkan Menpan dan RB sampai 30 April 2019. “Menpari dan RB sudah mengeluarkan surat edaran ke­pada PPK agar segera meng­hentikan secara tidak hormat PNS yang telah dipidana atas tindak pidana korupsi dan su­dah inkracht” ujarnya

Sebagai catatan, tenggat 30 April bukan yang pertama. Per­tengahan September 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menpan dan RB Syafruddin serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana me­nandatangani surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 ASN terpidana korupsi dengan batas waktu pada akhir 2018.

Sanksi

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuang­an menyiapkan draf aturan yang berisi sanksi kepada PPK yang tak menaati tenggat 30 April. Sanksi bermula dari teguran sanksi administratif, penghentian sementara hak-hak keuangan, hingga penghentian jabatan sementara.

“Intinya, kami harus meng­ingatkan gubernur, bupati, wali kota, dan kepala di pusat itu adalah pelaksana UU. Kalau ti­dak melaksanakan UU, ada sanksinya,” kata Akmal.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, kelambanan pemecatan ASN terpidana korupsi mengganggu proses percepatan reformasi birokrasi. Apalagi, ironisnya, hingga saat ini mereka masih menerima hak tunjangan dan gaji.

Indonesia Corruption Watch (TCW) sebelumnya pernah me­nyebutkan, potensi kerugian negara akibat kelambanan pe­mecatan mencapai sekitar Rp 4,23 miliar per bulan atau Rp 50,8 miliar per tahun. Nilai itu dihitung dari rata-rata gaji pokok ASN yang berada di go­longan III dengan masa kerja sekitar 16 tahun, yakni Rp 3,5 juta setiap bulan. Jumlah tersebut belum termasuk tunjang­an lain.

Wakil Ketua Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai, pemerintah sudah cukup tegas dalam mem­perkuat aturan terkait dengan pemutusan hak bekerja bagi ASN yang telah mendapat ke­putusan berkekuatan tetap da­lam kasus tindak pidana korupsi.

“Alhamdulillah, MK menga­bulkan bahwa kalau nanti ada terpidana korupsi yang masih berstatus bekerja, maka akan dipecat dan gaji distop. Ke de­pan, hal ini akan lebih baik,” ujar Laode. (BOW/ERK)

--- o0o ---