Kualitas Birokrasi Dipertaruhkan

Kompetisi global yang kompetitif membutuhkan birokrasi pelayanan publik berkualitas dan inovatif. Pemerintah diharapkan tidak menurunkan standar kompetensi seleksi CPNS demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tingkat ke­lulusan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 masih sangat jauh dari harapan sehingga ada formasi terancam tidak ter­penuhi. Dalam situasi itu, pe­merintah menyiapkan kebijak­an khusus bagi mereka yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar.

Ketegasan pemerintah dibu­tuhkan dalam menentukan arah kebijakan perekrutan ca­lon pegawai negeri sipil tetap sesuai jalur awal. Hal ini pen­ting agar kualitas birokrasi da­lam pelayanan publik di era kompetisi global tidak diper­taruhkan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, kua­litas birokrasi bisa turun apa­bila pemerintah membuka kesempatan lagi bagi mereka yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar (SKD). Pemerintah harus konsisten mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan demi kualitas birokrasi.

“Jadi, kalau gagal, ya gagal saja, karena banyak pertaruhan ke depan kalau pemerintah masih berkompromi terhadap pe­lamar yang tidak lolos seleksi. Kalau kita masih berkompromi dengan kualitas input yang bu­ruk, nanti kualitas pelayanan­nya buruk, birokrasi ikut bu­ruk,” ujar Robert di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan data sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu, setidaknya data yang sudah masuk sekitar 2,096 juta peserta dari 2,8 juta peserta yang mengikuti tes SKD. Data itu terbagi menjadi empat wilayah, yakni wilayah timur, tengah, barat, dan pusat (kementerian/lembaga).

Peserta dinyatakan lulus ke tahap berikutnya jika meme­nuhi ambang batas tes karakte­ristik pribadi sebesar 143 poin, tes intelegensi umum (80), dan tes wawasan kebangsaan (75). Dari data yang masuk, persen­tase kelulusan terkecil ada di wilayah timur, yakni 1,44 per­sen, kemudian wilayah tengah (2,18 persen), barat (3,82 per­sen), dan pusat (13,69 persen). Mayoritas pelamar gagal dalam tes karakteristik pribadi.

Persentase kelulusan itu sa­ngat jauh dari harapan apabila melihat kuota CPNS tahun ini sebanyak 238.015 formasi. Dari total formasi, sebanyak 51.271 formasi untuk pemerintah pu­sat dan 186.744 formasi untuk pemerintah daerah.

Jangan dikorbankan

Robert menyadari bahwa saat ini pemerintah dalam po­sisi dilematis karena dihadap­kan pada formasi yang masih banyak kosong. Namun, peme­rintah juga tak boleh terus-me­nerus menoleransi setiap ada masalah berkaitan dengan ren­dahnya kualitas. Seperti dike­tahui, pada proses seleksi CPNS tahun 2017, pemerintah me­nerapkan sistem ranking untuk sekadar memenuhi kuota for­masi.

“Tentu kita membutuhkan tenaga kesehatan dan guru, te­tapi jangan sampai kita mengorbankan kualitas dengan menurunkan ambang batas ke­lulusan atau memakai ranking karena keduanya sama-sama buruk Tahun ini harus menjadi penarik batas bahwa praktik yang kemarin, praktik yang la­ma itu tidak benar. Kalau pe­merintah masih coba otak-atik dengan apa yang sudah dite­tapkan, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ke depan reformasi birokrasi tak akan terkontrol,” tutur Robert.

Tidak kompeten

Secara terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menga­takan, penurunan ambang ba­tas untuk seleksi CPNS tahun ini kemungkinan besar tidak akan diambil. Menurut dia, ada potensi kebijakan khusus yang akan diambil untuk mengako­modasi mereka yang tidak lulus tes SKD adalah dengan sistem ranking.

Sistem ranking adalah peser­ta yang ikut seleksi kompetensi bidang diambil dari ranking teratas sesuai akumulasi hasil tes SKD. ”Jika ambang batas di­turunkan, dikhawatirkan pegawai yang diterima tidak kom­peten,” ujar Bima.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji pun me­nyatakan pemerintah masih menyusun peraturan terkait kebijakan ini. “Kami harapkan minggu de­pan sudah ditandatangani,” ujar Dwi. (BOW)

--- o0o ---