4 Jurus BKF Kemenkeu Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, Kemenkeu memiliki empat cara agar dapat meningkatkan optimalisasi fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pertama, buat kita di Kemenkeu disentralisasi bukan hanya fiskal tapi juga disentralisasi ekonomi. Artinya setiap daerah bertanggungjawab mendorong daerahnya, penduduknya, warganya untuk maju secara ekonomi. Dikasih desentralisasi secara politik dan (disentralisasi) fiskal dalam bentuk uangnya," ujarnya, di Gedung Permata Kuningan, Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2015).

Dirinya menambahkan, cara kedua yaitu dengan meningkatkan anggaran yang digunakan untuk transfer daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. "Komitmen kita terus memperkuat dalam RAPBN 2016 yang beberapa hari lalu disampaikan Presiden ke DPR dan akan dibahas supaya ditetapkan di APBN 2016," lanjut dia.

Jika pada 2015 transfer ke daerah dan dana desa adalah Rp664 triliun atau 33,5 persen dari APBNP 2015, namun kali ini dinaikkan menjadi Rp782,2 triliun atau 37 persen dari APBNP 2016. "Dana desa naik menjadi Rp47 triliun dari Rp20,8 triliun. Transfer ke daerah dari Rp643 triliun naik Rp91 triliun jadi Rp734 triliun," terangnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan mendorong penguatan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran. "Karenanya kementerian pembinanya harus terus mendorong. Termasuk serapannya, harus terus didorong serapannya. Presiden juga secara eksplisit menyampaikan perencanaan harus dibuat lebih baik," tegas dia.

Keempat, pemerintah pusat juga akan mendorong adanya public expenditure preview. "Kita memerlukan public expenditure preview, maka makin penting harus ada belanja publik. Kita inginkan bukan hanya desentralisasi fiskal tapi juga disentralisasi ekonomi," pungkas dia. (ABD)

--- (Sumber Metronews.com) ---

(http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/18/422158/4-jurus-bkf-kemenkeu-optimalkan-pertumbuhan-ekonomi-daerah)