Warisan Buruk Rezim SBY

Keputusan Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikecam luas oleh publik. Pengesahan UU Pilkada itu juga dinilai sebagai bukti warisan buruk demokrasi Indonesia pada akhir rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan itu tak lepas dari usul pemerintah di bawah Presiden Yudhoyono tentang pilkada oleh DPRD serta langkah Partai Demokrat, yang juga dipimpin Yudhoyono sebagai ketua umum. Fraksi Partai Demokrat DPR meninggalkan rapat (walk out) saat keputusan diambil via voting.

“SBY tidak meninggalkan legacy yang membuat dia layak dikenang sebagai pembela demokrasi. (Pilkada oleh DPRD) Ini sama saja memberangus demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, Jumat (26/9).

Menurut Robert, sejak penyusunan draf awal RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan pilkada oleh DPRD yang dikombinasi. Awalnya pemerintah mengusulkan gubernur dipilih DPRD dan bupati/wali kota dipilih langsung. Lalu berubah, gubernur yang dipilih langsung dan bupati/wali kota dipilih DPRD. Belakangan yang justru mengemuka malah gubernur dan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD.

Jika memang pemerintah berkomitmen terhadap pilkada langsung, menurut dia, seharusnya sejak awal pembahasan sekitar tiga tahun lalu, draf yang diusulkan pemerintah hanya pilkada langsung. Perubahan demi perubahan dari usulan pemerintah itu menunjukkan pemerintah memang tidak memiliki pendirian yang kokoh atas demokrasi dalam pilkada secara langsung.

“Kami berharap SBY sebagai Presiden menarik perwakilan pemerintah dalam pembahasan ketika gelagat kepentingan elite politik terhadap pilkada oleh DPRD begitu dominan. Alih-alih melakukan itu, Partai Demokrat malah bermain seperti mencari selamat,” katanya.

Ia menilai kekecewaan Yudhoyono dari Amerika Serikat terhadap keputusan DPR itu hanya untuk menyelamatkan citranya. Langkah walk out Fraksi Demokrat di DPR itu, ujar Robert, pun tak mungkin tanpa sepengetahuan SBY.

Pandangan senada diserukan kelompok masyarakat sipil di Tanah Air yang tengah mengikuti pertemuan puncak Kemitraan pemerintah terbuka (Open Government Partnership/OGP) di New York, Amerika Serikat. Mereka antara lain International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), MediaLink, Transparency International Indonesia (TII), Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Yayasan TIFA. Pembukaan pertemuan puncak itu juga dihadiri Presiden SBY selaku Ketua OGP.

Dalam pernyataan tertulisnya, kelompok masyarakat sipil ini menilai keputusan pengesahan pilkada tidak langsung oleh DPR sebagai ironi bagi pemerintahan SBY. Mereka mengkritisi pidato SBY dalam pembukaan acara itu yang secara lugas menyebut good governance dan akuntabilitas sebagai kunci pembangunan. Namun, pada saat yang sama, Partai Demokrat yang dipimpinnya melakukan walk out sehingga menjadikan opsi pilkada tidak langsung menang dalam voting.

“Di satu sisi (Presiden SBY) membanggakan upaya peningkatan partisipasi, tetapi di sisi lain ia membiarkan pemberangusan partisipasi politik dalam pilkada.” Kata Ilham Saenong dari TII.

Ahmad Faisol dari MediaLink menyatakan, keputusan pilkada oleh DPRD ini menunjukkan komitmen SBY dalam mendorong inisiatif pemerintahan terbuka dan membuka partisipasi publik hanya menjadi lip service dan tidak disertai tindakan nyata. “Ini legacy buruk SBY,” katanya.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra berpendapat, “Sidang paripurna Jumat dini hari terlihat bak sandiwara politik. Sikap Partai Demokrat menjadi jebakan politik partai-partai pendukung opsi pilkada langsung.”

Lebih jauh, ujar Saldi, Yudhoyono tidak menggunakan wewenangnya sebagai Presiden untuk menghentikan kekacauan pembahasan. Kementerian Dalam Negeri justru yang diminta Presiden menghadiri paripurna. “Sidang berjalan layaknya ‘skenario’. Bisa dikatakan, rakyat harus menerima warisan terburuk di era pemerintahannya.” Kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Andalas ini.

Pernyataan senada dilontarkan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang Demokratis, Komite Independen Pematau Pemilu (KIPP), Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Komite Pemilih Indonesia, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampauw menilai skenario sejumlah fraksi mengindikasikan cara berpolitik kotor. Politik kotor itu, kata Jeirry adalah wujud betapa partai tak mau bekerja keras membangun kepercayaan publik, tetapi malah membuat kebijakan pragmatis yang mengabaikan kehendak rakyat. “Pelaku politik kotor itu Golkar, PKS, Demokrat, PPP, PAN, dan Gerindra,” ujarnya.

--- (Sumber KOMPAS – Sabtu, 27 September 2014) ---