APINDO Dorong Revisi Perda dan Kebijakan Pajak yang Hambat Investasi

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman menyoroti tanpa arahan spesifik dari UU Cipta Kerja, banyak kementerian dan lembaga masih cenderung mempertahankan sistem perizinan mereka sendiri, yang mengakibatkan proses perizinan tidak berjalan sesuai dengan tujuan utama UU tersebut. 

"Tanpa arahan spesifik dari UU Cipta Kerja, Kementerian atau Lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri, yang dapat menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan," kata Herman di kawasan Kuningan, Jumat 23 Agustus 2024. 
 
Herman juga menyoroti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang, meskipun membawa sejumlah dampak positif, juga menimbulkan efek negatif terhadap sektor-sektor tertentu seperti industri, pariwisata, dan properti. Menurutnya, beberapa pasal dalam UU HKPD berpotensi menimbulkan distorsi terhadap ekosistem investasi dan justru membebani pelaku usaha.

"UU HKPD seharusnya digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, bukan sebaliknya atau membebani usaha," ungkap Herman. 

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengembalian kewenangan pencabutan Perda bermasalah kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menangani peraturan daerah yang menghambat investasi.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5r57-apindo-dorong-revisi-perda-dan-kebijakan-pajak-yang-hambat-investasi