Logo KPPOD

Kinerja Heru Dinilai Cukup, Publik Bandingkan dengan Era Ahok dan Anies

kompas.id - 22 Juli 2024

Kinerja Heru Dinilai Cukup, Publik Bandingkan dengan Era Ahok dan Anies

Publik menilai kinerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masuk kategori sedang atau cukup. Publik menilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan kendati ekonomi daerah tumbuh, sementara angka kemiskinan dan pengangguran turun.

Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Heru relatif seimbang antara puas (33,3 persen), tidak puas (35,5 persen), dan tidak tahu (25,5 persen). Jika dibandingkan dengan gubernur terdahulu, kepuasan terhadap kinerja Heru berada di bawah Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.

Nama Heru juga masuk dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Dari sejumlah nama, potensi keterpilihan Heru ada di urutan ke-13. Sebanyak 2,8 persen responden menyatakan akan memilihnya, sementara 33,5 persen masih mempertimbangkan dan 33,3 persen responden menyatakan tidak akan memilihnya.

Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Irfan Ridwan Maksum menyebut, kinerja Heru tergolong sedang-sedang saja. Ia cakap mengelola birokrasi sehingga cukup membuat nyaman atau tidak ada benturan dan hambatan berarti. Namun, Heru tidak menghadirkan terobosan-terobosan berarti bagi warga Jakarta.

”Ia tidak menonjol. Nunut sama pemerintah pusat. Itu memang menjadi kewajibannya, tetapi mestinya bisa lebih dengan adanya terobosan. Sayang tidak dilakukan,” tuturnya pada Senin (15/7/2024).

Situasi ini membuat warga tidak tertarik dan kurang mendukungnya. Padahal, ia sudah berusaha untuk mendapatkan kedua hal tersebut.

Menurut Irfan, warga semata-mata melihat Heru sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah pusat saja. Usahanya kurang diperbincangkan atau mendapat respons bagus dari warga.

”Tidak ada terobosan juga kelihatan dari masalah banjir, macet, dan tata kelola lahan yang tidak berubah signifikan,” katanya.

Belum optimal
Heru ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 7 Oktober 2022. Ia kemudian dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (17/10/2022) pukul 08.30 WIB. Presiden Joko Widodo menitipkan tiga hal untuk diatasi, yakni banjir, kemacetan, dan tata ruang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, selama kepemimpinannya, Heru berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta meraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dengan predikat provinsi terbaik ketiga oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, jumlah penduduk miskin turun jadi 4,3 persen pada Maret 2024. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, jumlah penduduk miskin berkurang 12.900 jiwa sehingga tersisa 464.930 jiwa dari total 10,67 juta penduduk.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta turun dari 6,53 persen menjadi 6,03 persen pada Februari 2024. ”Di bawah kepemimpinan Heru, indikator makro menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Bahkan, dapat penghargaan kualitas perencanaan pembangunan, tetapi sebetulnya Heru belum mampu mengatasi persoalan dasar, seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara,” katanya.

Banjir, kemacetan, dan polusi udara merupakan masalah lama sekaligus persoalan lintas daerah dalam kawasan aglomerasi Jabodetabek. Masalah ini memerlukan koordinasi antarpemerintah daerah dan dengan pemerintah pusat.

Armand menuturkan, Heru sebenarnya berpeluang besar mengatasi ketiga persoalan di atas. Ini tidak lepas dari posisinya sebagai mantan birokrat di Pemprov DKI Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Artinya, Heru sudah mengetahui masalah Jakarta dan punya modal kuat untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah Bodetabek.

”Seharusnya tidak ada masalah karena Heru tahu persoalan Jakarta dan posisinya lebih mudah berkoordinasi sebagai orang pusat di daerah. Tetapi, ini tidak kelihatan di lapangan. Tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya.

Fokus bekerja
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkali-kali mengatakan bahwa ia fokus bekerja ketika ditanya tentang namanya yang masuk dalam bursa Pilgub DKI Jakarta.

”Saya masih fokus kerja. Calon-calon yang maju sekarang, namanya cukup baik. Saya fokus kerja,” ujarnya seusai meninjau peternakan sapi di Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/7/2024) pagi.

Heru juga mempersilakan warga menilai sendiri ketika dirinya disebut mumpuni sebagai pemimpin Jakarta. ”Silakan warga yang menilai. Saya fokus kerja,” katanya.

Tercatat sejumlah upaya dilakukan Heru dalam mengatasi problem Jakarta. Akhir tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta menyinkronkan data bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Salah satu hasilnya adalah Dinas Sosial DKI Jakarta membersihkan data 25.185 warga yang tidak layak menerima bansos karena dianggap mampu, memiliki mobil, NJOP (nilai jual obyek pajak) di atas Rp 1 miliar, dan datanya tidak sesuai ketika dipadankan.

Selanjutnya, Heru mengebut pengerjaan sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang tertunda lima tahun hingga diresmikan Juli 2023. Sodetan ini mereduksi banjir dengan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebanyak 60 meter kubik per detik.

Selain itu, ia mempercepat pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Di lahan yang sudah dibebaskan itu langsung dibangun infrastruktur fisik guna mengejar target selesai normalisasi tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Panjang Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi mencapai 33 kilometer. Dalam pelaksanaannya, panjang kali yang ditanggul baru mencapai 16 kilometer atau masih tersisa 17 kilometer lagi.

Terkait dengan bertambahnya kemacetan, sebanyak 20 persimpangan jalan di Jakarta sudah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar kemacetan bisa turun dari 54 persen menjadi 48 persen. Penerapan teknologi ini dipantau dari Network Operation Centre Intelligent Transport System Traffic Light atau ruang kontrol lalu lintas Jakarta.

Dalam masa kepemimpinannya pula berlanjut pembangunan LRT Jakarta yang diputuskan dalam rapat kerja dengan Presiden dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 3 November 2022.

Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome ke Manggarai itu dimulai Senin (30/10/2023) di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Peletakan batu pertama ini kelanjutan dari LRT Jakarta Fase 1 Pegangsaan Dua ke Velodrome yang resmi beroperasi secara komersial pada Desember 2019.

Di sisi lain, Jakarta akan melepas status ibu kota dan menjadi kota global. Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan dana untuk setara dengan kota global di dunia mencapai Rp 600 triliun.

Hal itu disebutkan dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri melalui kanal YouTube, Selasa (9/7/2024).

”Pembangunan Jakarta tidak berhenti dan membutuhkan biaya besar untuk menjadi kota global ke depannya. Biaya ini untuk pembangunan MRT, LRT, dan subsidi-subsidi lainnya kepada warga, serta merawat infrastruktur yang sudah ada,” kata Heru, Jumat pagi.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/15/kinerja-heru-dinilai-cukup-publik-bandingkan-dengan-era-ahok-dan-anie


Dibaca 223 kali