KPPOD Dalam Berita

Pemda Masih Leluasa Pasang Tarif

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menilai masih cukup leluasa dalam menentukan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan meskipun diintervensi pemerintah pusat. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.

KPPOD: Butuh Kerja Keras Pemkab Capai Target Pembangunan Berkelanjutan

Daya saing daerah berkelanjutan Indonesia masih berada pada level sedang.

KPPOD Inisiasi Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama dengan Terra Komunika dan Kinara Indonesia menginisiasi program Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) yang mampu menjangkau level kabupaten untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Berat Menanti Penjabat Kepala Daerah

Ratusan daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah menyusul berakhirnya masa jabatan kepala-wakil kepala daerah pada 2022 dan 2023. Tantangan berat akan dihadapi para penjabat. Maka, sosok penjabat haruslah kompeten.

Showing 451-455 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia