Logo KPPOD

Pemda Masih Leluasa Pasang Tarif

bisnis.com - 21 Januari 2022

Pemda Masih Leluasa Pasang Tarif

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menilai masih cukup leluasa dalam menentukan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan meskipun diintervensi pemerintah pusat. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan dengan adanya aturan baru tentang relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat nantinya tidak akan mengganggu desentralisasi daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Musdiq Ali Suhud mengatakan meskipun penentuan PBB mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat, pemda masih diberi pilihan penentuan penghitungan tarif PBB.

Dalam Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diatur bahwa tarif paling tinggi yang digunakan adalah 0,5%.

Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP sehingga tarifnya masih fleksibel.

“Artinya daerah masih bisa menentukan tarif yang fleksibel, sama, lebih kecil, atau lebih besar dari tarif semula. Jadi hal ini tidak akan menggangu desentralisasi daerah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/1).

Musdiq menambahkan bahwa jika melihat data realisasi penerimaan PBB pada 2020 dan 2021, maka relaksasi tarif PBB tahun ini pun belum bisa diperkirakan karena situasi kondisi pandemi juga belum bisa diprediksi.

“Namun kami optimistis, adanya kebijakan itu masih tetap bisa menguntungkan daerah,” imbuhnya.

Adapun data Bapenda Kota Surabaya mencatat realisasi perolehan PBB pada 2020 tercatat mencapai Rp1,1 triliun. Kemudian pada 2021 meningkat tipis menjadi Rp1,2 triliun.

Musdiq menambahkan untuk menerapkan aturan baru soal relaksasi PBB tersebut, Pemkot Surabaya akan merivisi Perda PBB No. 10/2010 terlebih dahulu dengan membuat kajian-kajian mengenai potensi pajak yang dikaitkan dengan analisa perkembangan dan pertumbuhan kota di masa mendatang guna mendapatkan tarif final formulasi pajak yang akan ditetapkan.

“Dalam kajian penentuan tarif final PBB, tentunya juga membuat simulasi penghitungan yang mempertimbangkan dampak positif bagi potensi penerimaan khusus dari beberapa sektor strategis termasuk yang berasal dari kawasan-kawasan industri,” imbuhnya.

Relaksasi penghitungan PBB yang termuat di dalam UU HKPD dinilai bisa menjadi pemanis baru bagi pemda untuk memancing minat investor karena tarifnya bisa disusun lebih fleksibel.

Insentif fiskal ini diyakini akan menarik penanaman modal lebih tinggi serta mendukung pemerataan investasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di level pemda. (Bisnis, 20/1).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan jika pemda menggunakan skema batas bawah baik dari sisi tarif PBB maupun NJOP maka akan sangat menarik minat investor.

Penggunaan tarif bawah memang berisiko menggerus pendapatan asli daerah (PAD) tetapi dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan PAD seiring dengan masuknya penanaman modal.

TIDAK PENGARUH

Terkait dengan kebijakan anyar tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik Jawa Timur menyatakan tidak akan mengganggu pendapatan daerah tetapi justru akan memacu arus investasi khususnya di bidang industri dan perumahan.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik Nuri Mardiana menjelaskan pada dasarnya tarif PBB yang diterapkan selama ini menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik.

“Tarif PBB yang dikenakan di Kabupaten Gresik masih dibawah ketentuan maksimal dari yang diundang-undangkan pada UU HKPD Nomor 1 tahun 2022 yaitu 0,5% dari NJOP,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/1).

Selain itu, lanjutnya, UU HKDP tersebut juga mengamanatkan bahwa tarif yang ditetapkan untuk lahan produksi pangan dan ternak lebih rendah dibandingkan dengan tarif untuk lahan lainnya, sehingga hal ini akan meringankan beban untuk petani dan peternak.

“Jadi berdasarkan hal itu, maka relaksasi itu tentu dapat meningkatkan potensi penerimaan PBB karena mendorong peningkatan penerimaan dari lahan selain pertanian dan peternakan, semisal industri maupun perumahan,” katanya.

Adapun berdasarkan Perda Kabupaten Gresik No. 7/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tarif PBB yang diterapkan adalah 0,101% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar dan 0,201% untuk NJOP di atas Rp1 miliar.

Dari perda tersebut, tarif PBB-P2 yang dapat diterapkan untuk kawasan industri meningkat menjadi maksimal 0,5% atau mengalami kenaikan. Namun, diharapkan dengan aturan baru tersebut dapat meningkatkan minat investor sehingga berdampak pada iklim perekonomian masyarakat yang semakin membaik.

“Kebijakan relaksasi pasti akan menarik investor dari luar karena sangat meringankan dunia usaha sehingga diperkirakan investor akan bergeliat karena ada relaksasi yang selama ini tertekan karena pandemi,” katanya Nuri.

Nuri menambahkan, dalam menanggapi aturan baru itu, Pemkab Gresik akan secepatnya menerapkan di daerah sesuai dengan Pasal 192 yakni paling lama dalam 2 tahun, dan penetapan tarifnya akan bergantung pada zona dan lokasi.

Sumber: https://koran.bisnis.com/read/20220121/436/1491582/relaksasi-pbb-dalam-uu-hkpd-pemda-masih-leluasa-pasang-tarif


Dibaca 166 kali