Logo KPPOD

Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD

kompas.id - 20 Januari 2022

Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD

Pemerintah pusat diharapkan turun tangan dengan memanggil pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatasi persoalan terlambatnya pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kementerian Dalam Negeri diharapkan tegas dalam pemberian insentif dan disinsentif agar daerah terpacu untuk mengikuti aturan.

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal, APBD harus sudah disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember. Keterlambatan pengesahan ini berdampak pada rendahnya serapan anggaran yang terjadi tiap tahun (Kompas, 18/1/2022)

Adapun realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota per 31 Desember 2021 sebesar 85,15 persen. Jumlah tersebut tidak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 82,69 persen. Padahal, beberapa kali Kemendagri mengingatkan pemda agar mempercepat serapan anggaran.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Nikson Nababan mengatakan, salah satu faktor yang membuat pengesahan APBD menjadi terlambat adalah pemerintah daerah tersebut tidak ada kesepakatan dengan DPRD setempat.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono (kiri), dan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila pada Kamis (3/1/2019) di Jakarta.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengakui, hampir setiap tahun terjadi keterlambatan pengesahan APBD yang berdampak pada lambatnya serapan anggaran. Menurut Lukman, perbedaan pendapat antara DPRD dengan pemda terjadi karena tidak ada sosialisasi dari kementerian. Akibatnya, terjadi perdebatan yang lama dalam persepsi pedoman penyusunan penetapan anggaran.

Ia menambahkan, keterlambatan itu terjadi karena Kemendagri lambat mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahun. “Setiap tahun ganti-ganti terus Permendagrinya. Kemendagri yang lambat sehingga di daerah menunggu,” kata Lukman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Lukman mengungkapkan, kementerian terkait juga terlambat mengeluarkan petunjuk teknis pedoman penggunaan angggaran setiap tahun. Di sisi lain, ada beberapa daerah yang lambat dalam menyerahkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Akibat keterlambatan ini, DPRD tidak digaji hingga enam bulan.

Selain itu, dampak dari keterlambatan ini, jika APBD tidak disahkan, maka akan menggunakan nomenklatur pada tahun sebelumnya. “Rakyat yang rugi karena misalnya APBD tahun ini meningkat, maka tidak bisa dipakai,” tegas Lukman.

Ia mengatakan, persoalan ini harus segera diperbaiki. Seharusnya pemerintah pusat melihat persoalan di daerah dan memanggil pemda serta DPRD daerah tersebut demi mendapatkan jalan keluarnya.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, mengatakan, pedoman dari Kemendagri dalam bentuk Permendagri tidak pernah terlambat. Sebab, siklus proses penganggaraan selalu berada di dalam koridor hubungan urusan pemerintah dan bersifat desentralisasi sesuai undang-undang.

Pedoman penyusunan APBD tahunan dari Kemendagri adalah perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diturunkan ke aturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan dan Permendagri No 9/2021 tentang tata cara evaluasi peraturan daerah APBD. Pedoman penyusunan APBD harus merujuk atau memastikan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dokumen ini semua sudah tersedia. Daerah sebaiknya merujuk ke dokumen ini. Tarik-menarik kepentingan di pembahasan APBD adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, semua harus dalam koridor perencanaan, prioritas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kastorius.

Ia mengungkapkan, hampir seluruh provinsi telah menetapkan APBD tepat waktu, paling lambat 31 Desermber 2021. Hanya DKI Jakarta yang baru disahkan pada 13 Januari karena adanya perbedaan tanggapan terhadap hasil evaluasi dari Kemendagri. Namun Mendagri telah memfasilitasi. Adapun untuk pengesahan APBD di tingkat kabupaten/kota masih dalam proses pemantauan.

Kastorius menegaskan, Kemendagri paham faktor penghambat yang menyebabkan ketidaksepakatan di daerah terhadap APBD antara kepala daerah dan DPRD. Namun, aturan sudah jelas. Evaluasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah ada di ranah kesesuaian RKPD tahunan yang diperiksa secara seksama.

Kemendagri juga memeriksa KUA-PPS dan satuan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bila melenceng dari alur ini, Kemendagri selalu kembali ke aturan.

Kastorius menegaskan, pembahasan evaluasi dari Kemendagri selalu melibatkan kementerian/lembaga lain, baik itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian/lembaga terkait, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri sebagai koordinator, pembina, dan pengawas umum melubatkan pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kesesuaian APBD dengan perencanaan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman mengatakan, agar persoalan APBD dapat teratasi, maka setiap tahun pemerintah daerah harus fokus pada prioritas dalam menentukan penyerapan anggaran. Pemda dan DPRD harus memiliki komitmen politik yang sama.

Ia berharap, Kemendagri mengambil langkah tegas terhadap daerah yang melewati batas akhir pengesahan APBD. Dengan penegakan pemberian insentif dan disinsentif, maka daerah akan terpacu untuk mengikuti aturan.

Percepat realisasi APBD

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, untuk mempercepat realisasi APBD, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu melakukan langkah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemda perlu mempercepat laporan dan dokumen administrasi pertanggungjawaban setiap kegiatan dan tidak menundanya. Selain itu, perlu merencanakan kegiatan setiap triwulan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.

“Menetapkan pejabat pengelola keuangan sejak awal tahun. Penetapan pengelola keuangan tidak menggunakan tahun anggaran, sehingga tidak perlu melakukan penggantian setiap tahun. Penggantian dilakukan manakala terjadi mutasi atau saat diperlukan,” kata Agus.

Agus berharap, pemda mempercepat realisasi penggunaan anggaran kesehatan, termasuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan dan bidang kesehatan lainnya yang prioritas.

Peran pemerintah pusat pun sangat dibutuhkan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim monitoring dan evaluasi percepatan realisasi anggaran, antara lain beranggotakan Kementerian Keuangan, BPKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di sisi lain, pemda membentuk Tim Asistensi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran yang dipimpin sekretaris daerah (sekda) di masing-masing pemda dan dilakukan rapat secara periodik (bulanan) yang dipimpin kepala daerah, sekaligus memberikan teguran dan sanksi bagi OPD yang rendah realisasi anggaran belanjanya. Pada akhir tahun, rapat evaluasi dilakukan setiap minggu.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan hal yang sama dengan langkah-langkah Kemendagri untuk mendorong percepatan realisasi APBD kabupaten/kota di wilayahnya, diantaranya dengan melaksanakan monitoring, analisis dan evaluasi serapan anggaran kabupaten dan kota.

Daerah melaksanakan rapat koordinasi tiga kali dalam satu tahun di awal tahun untuk persiapan pelaksanaan anggaran dan kegiatan; pertengahan tahun untuk evaluasi, revisi anggaran, dan kegiatan; serta akhir tahun untuk evaluasi tahun berjalan dan persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

Kemendagri dan pemerintah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Pada akhir tahun dilakukan setiap minggu dan dipimpin langsung Mendagri dengan dihadiri kepala daerah yang didampingi sekda dan OPD terkait. Selain itu, gubernur dengan dihadiri bupati/walikota yang didampingi sekda dan OPD terkait.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/19/pemerintah-pusat-dibutuhkan-atasi-lambatnya-pengesahan-apbd


Dibaca 581 kali