KPPOD Dalam Berita

Dua Dekade Otonomi Daerah, Ini Kemajuan yang Sudah Dicapai

Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan.

Otonomi Daerah Dinilai Belum Optimal

Pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal.

Pemerintah Masih Persiapkan Pendirian Otorita IKN

Salah satu poin dalam Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada pertengahan Januari 2022 adalah mengenai pendirian Otorita IKN Nusantara. Kehadiran lembaga baru tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan karena berada selevel dengan kementerian dan lembaga, namun dengan fungsi dan tugas kepala daerah.

Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu

Sejumlah kewenangan dan format pemerintahan Badan Otorita IKN Nusantara dinilai rancu dan belum jelas diatur dalam UU IKN.

KPPOD: UU IKN bertujuan mulia bangun IKN representasikan Indonesia

Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memandang Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) bertujuan mulia dalam membangun ibu kota negara yang berkelanjutan dan merepresentasikan Indonesia di kancah global.

Showing 436-440 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia