KPPOD Dalam Berita
Kemendagri Berikan Kewenangan Mutasi ke Penjabat Kepala Daerah
Direktur Eksekutif Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan, pemberian kewenangan mutasi melalui SE tidak cukup kuat dalam memberikan kepastian hukum kepada penjabat kepala daerah.
read more...KPPOD Sesalkan Pemerintah Belum Terbitkan PP Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Untuk prosedur atau mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah, tutur dia, Kemendagri menggunakan ketentuan dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 juncto Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggung Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
read more...BANSOS DAERAH MAMPU JAGA DAYA BELI. BISA JAGA INFLASI JUGA?
PMK 134/2022 mengatur tkewajiban pemerintah daerah menganggarkan belanja perlindungan sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi. Meski begitu, pengamat mengingatkan bansos daerah belum tentu bisa meredam inflasi.
read more...Pemerintah akan beri insentif Rp10 miliar bagi daerah yang dapat kendalikan inflasi
Kita akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan (inflasi).
read more...KPPOD: Payung Hukum Pengangkatan Pj Kepala Daerah Tak Update
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menyayangkan pemerintah hingga saat ini belum juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah.
read more...