KPPOD Dalam Berita
Kontroversi Kemenkeu Iblis dari Bupati Meranti, KPPOD: Akuntabilitas Pusat-Daerah Harus Jelas
Armand Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menanggapi kontroversi Bupati Meranti.
read more...Celah Pada Tata Kelola Penganggaran Memudahkan Penyimpangan
Suap terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim untuk pengurusan penyaluran dana hibah cermin belum transparannya pengelolaan anggaran. Partisipasi publik menjadi sangat dibutuhkan.
read more...Strategi Daerah Perkuat Daya Saing Berkelanjutan
IDSDB diharapkan dapat menjadi referensi daya saing berkelanjutan untuk pemerintah, pelaku usaha, bahkan masyarakat sipil.
read more...KPPOD: Kisruh Dana Bagi Hasil Indikasi Pemda Kurang Dilibatkan
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai polemik antara Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi koreksi bagi pemerintah pusat
read more...Pemerataan Industri Digital Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme KEK
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengungkapkan pemerintah daerah (Pemda) patut melakukan beberapa hal untuk menarik investasi masuk ke daerah.
read more...