KPPOD Dalam Berita
KPPOD Minta Pemerintah Pusat Awasi Pemenuhan Belanja Kesehatan Pemda
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, ketentuan alokasi minimal 10% sesungguhnya sama dengan UU Kesehatan sekarang. Ini termasuk mandatory spending selama ini, selain anggaran pendidikan atau alokasi dana desa dari APBD.
read more...Catatan KPPOD Soal Rencana Kemenkeu Transformasi Sarana Multi Infrastruktur
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebut ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam rencana transformasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk alternatif pembiayaan pemerintah daerah (pemda).
read more...IDSDB, Dorong Keseimbangan Pembangunan
Konsorsium IDSDB mendorong keseimbangan pembangunan daerah melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan.
read more...Anggaran kemiskinan Rp500 T 'sebagian tersedot untuk seminar di hotel dan perjalanan dinas' - 'praktik lazim di birokrasi Indonesia,' kata Ombudsman
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan sebagian anggaran Rp500 triliun untuk pengentasan kemiskinan di "sejumlah instansi tertentu" tersedot untuk "studi banding dan seminar di hotel".
read more...Dianggap Jadi Macan Ompong, Posisi Inspektorat Daerah Perlu Dikaji Ulang
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Derah (KPPOD) Herman N Suparman menilai inspektorat di daerah seperti harimau yang tidak punya taring. Sebab, secara kelembagaan, inspektorat masuk sebagai organisasi perangkat daerah.
read more...