KPPOD Dalam Berita

DPRD DKI sambut baik usulan bupati

Payung hukum pulau reklamasi di Jakarta harus jelas sebelum adanya alih wilayah administratif, seperti usulan Bupati Kepulauan Seribu.

KPPOD Sarankan Penggunaan DBH Sawit untuk Tingkatkan Keterampilan Petani Sawit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai perlu ada perluasan pemanfaatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit selain untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Dana Desa Naik 20 Persen, KPPOD: Tak Tepat & Berpotensi Tambah Korupsi!

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai rencana kenaikan dana desa dalam revisi UU Desa justru mendorong makin banyaknya korupsi di tingkat desa.

Kenaikan Dana Desa Dinilai Belum Mendesak, Ada Masalah di Pengawasan?

"Mulai dari tuntutan jabatan sembilan tahun dan sekarang sudah tuntutan kenaikan alokasi anggaran dana desa dari APBN. Kami melihatnya ini hanya melihat momentum tahun politik saja."

Usulan Kenaikan Dana Desa Diprediksi Menambah Beban Anggaran

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, revisi UU Desa kurang tepat dilaksanakan pada saat ini karena dilakukan di tahun politik. Revisi tersebut dikhawatirkan menjadi semacam upaya simbiosis mutualisme antara anggota DPR dengan kepala desa dan perangkat desa terkait pemilu tahun depan.

Showing 286-290 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia