KPPOD Dalam Berita

GKR Hemas: Otonomi Daerah Belum Memihak Kebutuhan Rakyat

Penerapan otonomi daerah di tanah air dimulai sejak 1999 manakala diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

KPPOD Tolak Usul Sistem Pilkada yang Ditawarkan DPD

KPPOD menolak usul pilkada langsung di tingkat provinsi dan tak langsung di tingkat kabupaten/kota karena tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.

25 Tahun Otonomi Daerah di Tengah Gejala Resentralisasi, Sederet Masalah Mengintai

Kendati sudah berjalan 25 tahun, upaya desentralisasi kini dibayangi sentralisasi. Kenapa demikian?

KPPOD Dorong Desentralisasi Asimetris, Sesuaikan Kewenangan dan Anggaran dengan Kapasitas Daerah

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mendorong pemerintah untuk mereformasi model desentralisasi di Indonesia dari pendekatan simetris menjadi asimetris. Model yang berlaku saat ini dinilai tidak efektif karena menyeragamkan beban kewenangan dan formula fiskal ke seluruh daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas daerah.

25 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Soroti Tren Resentralisasi dan Desak Revisi UU Pemda

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman memberikan catatan kritis terhadap perjalanan 25 tahun implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Showing 16-20 of 1,430 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia