KPPOD Dalam Berita


RUU Omnibus Law, KPPOD: Retribusi Perizinan Hilang, PAD Pemda Turun

RUU Omnibus Law, KPPOD: Retribusi Perizinan Hilang, PAD Pemda Turun

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, dapat melemahkan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam mengelola perizinan usaha agar memperoleh pemasukan bagi daerah melalui Anggaran Pendapat Belanja Daerah.

read more...


KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten

KPPOD Nilai Isi RUU Cipta Kerja Tidak Konsisten

Dalam isi Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, terdapat ketentuan penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bertujuan memudahkan kegiatan berusaha.

read more...


KPPOD Menilai Aturan RDTR di UU Cipta Kerja Tidak Aplikatif

KPPOD Menilai Aturan RDTR di UU Cipta Kerja Tidak Aplikatif

KPPOD menilai norma kesesuaian usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja masih belum dapat diaplikasikan secara jangka pendek.

read more...


KPPOD Sangsi Pemda Laksanakan Omnibus Law Ciptaker

KPPOD Sangsi Pemda Laksanakan Omnibus Law Ciptaker

KPOOD menilai pemda tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draf RUU Ciptaker.

read more...


KPPOD Kritik Ketentuan Pengalihan Kewenangan Daerah ke Pusat di RUU Cipta Kerja

KPPOD Kritik Ketentuan Pengalihan Kewenangan Daerah ke Pusat di RUU Cipta Kerja

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengkritik draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang banyak memuat aturan soal pengalihan kewenangan pemerintah daerah ke pusat.

read more...


Showing 16-20 of 700 items.