KPPOD on the News
KPPOD Sebut RUU Pilkada Cederai Kepastian Hukum
Selain mengganggu sistem pemilihan kepala daerah yang berlandaskan Luber dan Jurdil, revisi UU Pilkada yang serampangan ini berpotensi merusak integritas dan efektivitas pemerintahan daerah,...
DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
Hasil revisi UU Pilkada ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
Polemik RUU Pilkada, DPR dan Pemerintah Diminta Tak Ugal-ugalan Ubah Konstitusi
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta DPR dan pemerintah tidak ugal-ugalan mengubah konstitusi.