KPPOD on the News

Pilkada Langsung Membebani APBD dan Rentan Terjadi Korupsi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rentan terjadi korupsi. Seperti dijadwalkan, pemerintah akan melaksanakan Pilkada serentak di...

Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan omnibus law baik dalam cipta lapangan kerja maupun perpajakan harus...

Serapan APBD untuk Belanja Modal Rendah, Masyarakat Dirugikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Peneliti Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD,...

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia