KPPOD on the News
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI ungkap kelemahan birokrasi di Pemprov DKI
Birokrasi dinilai harus memiliki stamina karena akan bekerja dua kali lipat untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi.
UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Perintahkan Lakukan Perbaikan Sesuai Tenggang Waktu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.
KPPOD: Prosedur pelayanan publik di Indonesia masih berbelit
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan, pelayanan publik di Indonesia sangat kompleks, karena prosedur yang berbelit-belit, waktu yang lama, dan biaya yang besar.