UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Perintahkan Lakukan Perbaikan Sesuai Tenggang Waktu

pikiran-rakyat.com - 26 November 2021

UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Perintahkan Lakukan Perbaikan Sesuai Tenggang Waktu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman sempat mengatakan bahwa UU Ciptaker berpotensi menimbulkan permasalahan regulasi.

Dia mengatakan bahwa UU Ciptaker berpotensi menimbulkan permasalahan regulasi berupa tumpang tindih peraturan.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah masih mendelegasikan ketentuan-ketentuan teknis ke peraturan-peraturan menteri.

“Ini potensi tumpang tindih peraturan akan terjadi lagi,” katanya.

Disebutkan bahwa Pemerintah dan DPR menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai solusi mengatasi permasalahan obesitas regulasi di Indonesia yang sering kali menimbulkan permasalahan tumpang tindih regulasi.

Akan tetapi, Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU Ciptaker justru mengarahkan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan UU Ciptaker kepada peraturan-peraturan menteri.

"Bagi kami di KPPOD, itu menjadi ruang atau potensi tumpang tindih peraturan di masa depan. Karena, antara peraturan menteri yang satu dengan lainnya, bisa saja saling bertentangan terkait dengan proses perizinan berusaha,” tuturnya.

Sementara itu, menjawab kisruh yang terjadi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman.

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman turut menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK.

Selanjutnya, apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," katanya yang dikutip dari Antara, Jumat, 26 November 2021.

MK turut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Kemudian, tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013101748/uu-cipta-kerja-bertentangan-dengan-uud-1945-mk-perintahkan-lakukan-perbaikan-sesuai-tenggang-waktu?page=2


Dibaca 64 kali