KPPOD on the News
Tenggat Terlampaui, PP Belum Juga Diusulkan
Kemendagri tetap menyusun permendagri sebagai payung hukum pengangkatan penjabat kepala daerah meski Ombudsman RI meminta payung hukum yang lebih tinggi, yakni peraturan pemerintah
Pemerintah Tegaskan Komitmen Sejahterakan Papua melalui Otonomi Khusus
Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua atau di daerah otonomi khusus, kerangka hubungan pemerintah pusat dengan daerah dinilai perlu...
KPPOD: UU Ciptaker, "new normal", dan Pemilu 2024 jadi tantangan pemda
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menyebutkan terdapat tiga tantangan untuk pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), penerapan...