Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

Momentum perubahan bagi perbaikan kebijakan ekonomi sedang menghampiri negeri ini. Kepemimpinan terbuka era pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan peta jalan yang jelas bagi reformasi struktural untuk memperkuat fondasi perubahan ekonomi merupakan dua modal sebagai pintu masuk mengusung isu-isu perubahan dalam semesta tata kelola ekonomi hari ini. Sejumlah paket kebijakan, pembatalan Perda bermasalah, upaya deregulasi dan debirokratisasi, dll merupakan sebagian contoh langkah nyata yang membangkitkan optimisme.

Pada pertengahan 2016, Pemerintah Pusat mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda). Pengumuman ini memantik diskusi publik soal kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan perda. Banyak yang mendukung, tak sedikit pula mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Namun, terlepas dari pro-kontra tersebut, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di daerah.