Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

RUU HKPD memuat sejumlah ketentuan baru: pengalokasian
DAK dan DAU berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, kinerja daerah (swing performance);
DBH mempertimbangkan eksternalitas daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah
penghasil; batasan belanja aparatur dan belanja infrastruktur fisik; perluasan basis pembiayaan
daerah; pembentukan dana abadi, sinergitas pendanaan dan kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Berbagai perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi
pencapaian kinerja publik dan kesejateraan masyarakat.
 

RUU HKPD 1 menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nafas perubahan tersebut tersaji atas dasar bahwa
perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya
dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita
luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai budgeter dan regulerend menggerakkan
denyut nadi perekonomian lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras
implementasi.