Laporan Penelitian KPPOD Bersama Mitra Kerja

Selain banyak capaian dan keberhasilannya, kebijakan desentralisasi diakui membawa tekanan baru kepada daerah. Terkait kapasitas fiskal terbatas yang dialami banyak daerah, misalnya, pemda cenderung eksesif menggali potensi keuangan daerah sehingga gampang tergelincir untuk mengejar target PAD. Di sini, desentralisasi/otonomi daerah sedikit-banyak turut mendorong munculnya aneka pungutan di daerah, baik illegal maupun legal yang bernama pajak, retribusi dan jenis pungutan lain yang memiliki dasar hukum tertentu.

Iklim investasi di Indonesia masih dipandang belum kondusif. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari penilaian dunia internasional terhadap iklim usaha kita, sebagaimana laporan Doing Business yang dibuat IFC tahun 2014. Dalam studi tersebut, sebagai kota dengan perekonomian terbesar, Jakarta yang dij adikan representasi Indonesia berada pada peringkat ke 120 dari 189 negara dalam hal kemudahan berusaha (doing a business) secara umum. Bahkan, khusus untuk aspek kemudahan memulai usaha (starting a business), peringkatnya jauh lebih rendah yakni 175 atau turun 9 peringkat dibandingkan tahun 2013 yang berada pada peringkat 166.