Pustaka Otonomi

Buku ini membahas peran penting Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terutama dalam konteks demokrasi desentralistik di Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa DPD merupakan  bentuk rekognisi negara atas Daerah sebagai entitas lokal otonomi yang memiliki kepentingan yang harus diselaraskan dan diartikulasi dalam  kerangka kebijakan nasional. Buku ini menjadi literatur, baik bagi pemangku kebijakan maupun masyarakat umum dalam upaya optimalisasi peran DPD memperjuangkan kepentingan Daerah di parlemen.

Deregulasi menjadi bagian inheren upaya penataan ulang Indonesia pada Orde Reformasi ini. Beragam langkah struktural telah dilakukan pemerintah, baik Pusat dan Daerah. Jelang akhir dekade kedua masa pembenahan ini, Pemerintah mengunakan pendekatan reformasi regulasi yang baru: Omnibus Law. Buku ini menyajikan ide konseptual dan gagasan kontekstual tentang Omnibus Law dan  pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pandangan-pandangan para penulis memperluas wawasan sekaligus menjadi basis pembaca dalam memberikan kontribusi bagi penataan regulasi di Indonesia.