Bundle KPPOD Brief

Reformasi perizinan usaha tampak terus bergerak saat ini. Selain reformasi pada aspek birokrasi berupa pembentukan PTSP dan pengendalian biaya perizinan dalam rangka implementasi UU No.28/2009, arah perhatian Pemerintah hari-hari ini mulai menyasar kepada reformasi regulasi/kebijakan yang mendasari pengaturan materi perizinan. Fokus baru ini kita kenal sebagai penyederhanaan substansi syarat dan jumlah/jenis perizinan, dengan metode utamanya adalah deregulasi.

Sudah menjadi pengetahuan luas, otonomi yang kita jalankan hari ini turut mendorong munculnya aneka pungutan di daerah. Ada pungutan illegal maupun legal yang bernama pajak, retribusi dan jenis pungutan lain yang memiliki dasar hukum tertentu. Kita juga mengenal istilah kreativitas bermasalah dari Pemda, di mana otoritas yang mereka miliki menjadi dasar lejitim untuk memberlakukan Perda pungutan. Inilah latar dari fenomena merebaknya rezim pungutan.