Bundle KPPOD Brief

Pada 2021, KPPOD memasuki usia ke-20 tahun. Ulang tahun ini terasa sangat penting dan istimewa karena selain beragam capaian dan tantangan telah mewarnai perjalanan KPPOD selama ini, sekaligus bertepatan dengan dua dekade penerapan sistem Otonomi Daerah dan desentralisasi pada Masa Reformasi. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi struktur kesempatan untuk memperluas serta meningkatkan perekonomian daerah dengan tujuan akhir: kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan, sebagai ultimate goal Otonomi Daerah, hanya akan terwujud jika desentralisasi memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan sosial dan spasial, dst. Di sinilah arti penting desentralisasi ekonomi, sebagai intermediate goal, berperan “mengantarkan” kinerja fiskal, administrasi, dan politik ke dalam kinerja pembangunan. 

Iklim investasi yang baik diyakini dapat terjadi ketika kepastian dan kemudahan berusaha terwujud sebagai bagian dari upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 mendorong terciptanya sistem perizinan yang memudahkan dengan mengandalkan sistem elektronik melalui pemberlakuan online single submission (OSS). Sistem ini diinisiasi dan diperkuat dengan penerbitan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Sistem Online Single Submission, OSS). OSS hadir dengan harapan mereformasi layanan perizinan usaha guna mendorong kemudahan dan kepastian berusaha melalui layanan perizinan terstandard. Namun, setahun pelaksanaan OSS, tantangan/hambatan masih muncul terutama pada regulasi, sistem dan tata laksana. Berangkat dari latar tersebut, studi ini mendalami peta dan akar penyebab masalah yang dihadapi dalam implementasi OSS. Sebuah evaluasi dilakukan atas pelaksanaan OSS di daerah-daerah yang selama ini memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional.