Bundle KPPOD Brief

Konsep sistem inovasi daerah bukan merupakan barang baru dalam wacana publik pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, terutama setelah sistem otonomi daerah diberlakukan sejak 2001. Rencana pembangunan wilayah industri yang terintegrasi adalah salah satu contohnya. Namun, sepuluh tahun telah berlalu tanpa adanya satu perwujudan nyata dari berbagai wacana publik tersebut.

Pergantian kerangka regulasi perpajakan daerah (UU No.34/2000 menjadi UU No.28/2009) tidak saja berimplikasi pada perubahan ihwal subtansi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), tetapi juga perubahan krusial dalam hal mekanisme pengawasan pemerintah pusat atas dasar hukum (Perda) yang mengatur dua jenis pungutan tersebut.