Bundle KPPOD Brief

Persoalan khas dalam hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah di Indonesia dari masa ke masa selalu sama, yakni pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi yang diwarnai tarik-menarik kepentingan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pasang surut dalam pengelolaan negara sejak Indonesia merdeka hingga kini. Koordinasi pembangunan antar level pemerintahan disebut sebagai obat mengatasi persoalan, namun praktiknya tak mudah dilaksanakan.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah kota dan kabupaten tergerak untuk menggarap potensi yang ada di wilayah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut mereka bisa lebih leluasa melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu bentuk upaya menggarap potensi daerah itu adalah menarik para investor. Tak mengherankan jika kemudian investor baik domestik maupun asing bak primadona yang dikejar-kejar oleh para kepala daerah agar mau melirik daerahnya. Namun tidak semua pemda menyadari bahwa para pemilik modal itu butuh insentif, kemudahan, dan nilai lebih atas rencana-rencana investasinya.