Logo KPPOD

KPPOD: RUU HKPD belum optimal lakukan terobosan untuk otonomi daerah

antaranews.com - 9 November 2021

KPPOD: RUU HKPD belum optimal lakukan terobosan untuk otonomi daerah

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) belum optimal dalam melakukan terobosan fundamental sebagai fondasi pembangun otonomi daerah.

“Kami melihat ketentuan yang diatur RUU HKPD tidak terlalu fundamental. Artinya, belum ada terobosan mendasar, misalnya pajak-pajak besar, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum dilihat sebagai fondasi dalam membangun otonomi daerah,” katanya saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebijakan KPPOP bertajuk “Desentralisasi Fiskal dan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Senin.

Menurutnya, pajak-pajak bernilai besar sepatutnya memiliki skema “bagi hasil” ataupun langsung diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah agar dapat membangun otonomi daerah mereka Sejauh ini, lanjut Armand, RUU HKPD terbatas dalam mengubah kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menangani pajak dan retribusi dengan menambahkan beberapa opsen (tambahan pungutan) pajak.

“Ke depan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan menarik opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB),” jelasnya. Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, katanya, mereka memiliki hak opsen atau menarik pungutan dengan persentase tertentu atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Armand Suparman menilai pemaknaan opsen tersebut masih simpang siur di antara menambah pungutan atau mengurangi pungutan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah. Menurutnya, bila pemaknaan opsen bermuara pada peningkatan beban pungutan, maka hal itu akan mendorong munculnya distorsi ekonomi. “Itu yang butuh kejelasan atau penjelasan tambahan dalam rancangan undang-undang ini,” ungkap Armand.

Untuk itu, KPPOD mengharapkan agar RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dapat memaksimalkan perannya dalam pembangunan otonomi daerah dan memuat penjelasan tambahan secara baik.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2509789/kppod-ruu-hkpd-belum-optimal-lakukan-terobosan-untuk-otonomi-daerah


Dibaca 210 kali