Tak ada urgensi, KPPOD sebut PPHN bisa berdampak buruk bagi otonomi daerah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman sebut, rencana pembuatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak miliki urgensi.

Sebelumnya rencana pembuatan PPHN muncul dalam rangka amandemen Undang Undang Dasar (UUD). Harmonsisai kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu alasan munculnya kembali PPHN.

"Kalau dari sisi itu, KPPOD tidak melihat kebutuhan atau urgensinya saat ini," ujar Arman saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (20/10).

Arman bilang saat ini Indonesia telah memiliki instrumen pengawasan kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Hal itu dilakukan dalam tahap perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah. (RKP).

Dalam menyusun RPJM Daerah dan RKP Daerah, perlu mengacu pada RPJMN dan RKP pusat. Namun, terdapat organ-organ yang masih mengutamakan ego sektoral.

"Tidak bekerjanya organ-organ yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan itu," terang Arman.

Arman juga bilang PPHM berpotensi menjadi ancaman pada pelaksanaan otonomi daerah. PPHN dipandang sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah. "Dengan PPHN itu gampang sekali diwujudkan," jelas Arman.

Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/tak-ada-urgensi-kppod-sebut-pphn-bisa-berdampak-buruk-bagi-otonomi-daerah