Menimbang TNI/Polri Isi Pj Kepala Daerah

media indonesia - 6 Oktober 2021

Menimbang TNI/Polri Isi Pj Kepala Daerah

Ratusan daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan. Hal itu lantaran masa jabatan sejumlah kepala daerah akan habis di 2022 dan 2023, sedangkan pilkada baru digelar pada 2024. 

Posisi-posisi mulai gubernur, bupati, hingga wali kota itu nantinya akan diisi penjabat (pj) kepala daerah.

Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan penempatan pj kepala daerah dari unsur TNI/Polri. 

Opsi tersebut muncul karena pemerintah memiliki pengalaman serupa di masa lalu yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. “Ada pengalaman, ada pembelajaran yang bisa kita ambil. 

Namun, pejabat TNI/Polri itu pindah dulu ke kementerian/ lembaga dan sudah tidak aktif di TNI/Polri. 

Sebagai contoh ada Pak Soedarmo di Kemendagri dan Pak Carlo Brix Tewu di Kemenko Polhukam,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, pekan lalu. 

Benni mengatakan, hingga saat ini di dalam peraturan perundangan, tidak ada regulasi yang melarang TNI/Polri menjadi pj kepala daerah. 

Diakuinya pula yang semestinya diutamakan ialah dari golongan ASN. Oleh karena itu, Kemendagri tetap berupaya mengisi sepenuhnya dari ASN. 

“Kita akan pertimbangkan dan perhatikan hal-hal lain seperti kondisi daerah, keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan. Ini bisa jadi bahan diskusi,” tutur Benni. 

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengungkapkan penunjukan perwira tinggi TNI/Polri berpotensi memberi dampak negatif. Alasannya, personel TNI/Polri sudah tidak lagi dibekali ilmu sosial politik yang merupakan salah satu unsur penting dalam memimpin sebuah wilayah. 

“Dulu, waktu masih diterapkan dwifungsi ABRI, mata pelajaran itu diajarkan. Jadi sekarang mereka lack of capacity kalau harus memimpin sebuah kawasan,” ujar Djohermansyah kepada Media Indonesia, kemarin. 

Ia juga khawatir TNI/Polri akan sulit mengimbangi cara kerja pemerintahan di level daerah. Para abdi negara di bidang pertahanan dan keamanan cenderung bersifat koersif, sedangkan sistem birokrasi kini lebih partisipatif. 

Djohermansyah lebih setuju jika pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan wakilnya hingga Pilkada 2024, ketimbang menunjuk TNI/Polri sebagai penjabat. 

“Terlebih pada saat kondisi pandemi seperti sekarang. Menunjuk orang baru tentu bukan pilihan terbaik. Mereka akan perlu waktu beradaptasi. Belum lagi, ada potensi perombakan kebijakan dan personel di daerah itu,” sambungnya. 

 

Netralitas 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan masih banyak pejabat pratama dan madya di pusat dan daerah yang bisa mengisi posisi pj kepala daerah. 

Ia mengingatkan pj kepala daerah akan terlibat dalam proses politik di daerah seperti pembahasan APBD dan rancangan peraturan daerah. 

“Itu harus berhadapan dengan DPRD. Penjabat harus masuk proses politik. Kita tidak bisa menemukan netralitas TNI/Polri jika sudah terlibat politik,” tutur pria yang akrab disapa Arman itu. 

Namun, Arman juga tidak setuju bila masa jabatan kepala daerah saat ini diperpanjang hingga 2024. Hal tersebut dinilainya bertentangan dengan amanat UU sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, Arman pun menekankan, proses tersebut harus transparan agar tidak menimbulkan polemik ataupun gesekan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Sumber: Harian Media Indonesia, Senin, 4 Oktober 2021


Dibaca 91 kali