KPPOD Ungkap Tiga Kasus Krisis Kepemimpinan Daerah

beritasatu.com - 3 September 2021

KPPOD Ungkap Tiga Kasus Krisis Kepemimpinan Daerah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Tiga kelompok itu, yakni pengelolaaan anggaran keuangan daerah, abai terhadap aturan pemerintah pusat dan jual beli jabatan.

Kasus pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Plt Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman mencontohkan pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur (wagub) Sumatera Barat (Sumbar). Kemudian, isu pembangunan rumah dinas untuk ketua DPRD Sumbar.

“Disusul polemik pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (PPU), lalu soal honorarium untuk bupati Jember dan beberapa perangkat dinas,” kata Armand Suparman dalam diskusi Otonomi Talk IV bertajuk “Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi Covid-19” secara virtual, Kamis (2/9/2021).

Kasus-kasus tersebut menggunakan anggaran keuangan daerah yang jumlahnya sangat fantastis. Misalnya, pembangunan rumah dinas bupati PPU yang mencapai Rp 34 miliar. Berikutnya, honorarium pemakaman untuk bupati Jember sebesar Rp 100.000 per jenazah.

“Itu sangat-sangat luar biasa yang diterima oleh kepala daerah,” ujar Armand.

Jumlah anggaran yang fantastis tersebut direspons pemerintah daerah dengan justifikasi legalistis, sehingga dinilai sangat wajar mengeluarkan anggaran tersebut. Alasan yang sangat sederhana dilontarkan seperti sudah ditetapkan dalam APBD dan susah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi sudah mengatur itu.

Akan tetapi, menurut Armand, jika kepala daerah membaca dan memahami sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang (UU) tentang Pemerintah Daerah atau peraturan pemerintah (PP) terkait pengelolaan keuangan daerah seperti PP 12/2009 atau Permendagri 64/2021 tentang pengelolaan APBD 2021, maka bisa dilihat seluruh kebijakan anggaran yang dikeluarkan kepala daerah dalam kasus-kasus tersebut telah melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah.

“Terutama kalau ditempatkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bersandar pada rasa kepatutan dan keadilan atau manfaat untuk masyarakat. Lebih khusus lagi, kalau kita bicara APBD, itu kan harus terarah pada tiga hal yang terkait dengan penanganan kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial. Jadi, ini kami lihat melukai rasa keadilan kita semua juga melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan anggaran daerah yang baik,” ujar Armand.

Kasus kedua yang terjadi, lanjut Armand, adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah atau politisi daerah yang menimbulkan kerumunan. Salah satunya yang dilakukan gubernur NTT dan sejumlah kepala daerah di NTT.

“Kalau kita mempelajari UU Pemerintah Daerah, ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam perbuatan tercela. Melanggar sumpah jabatan,” ucap Armand.

Dalam sumpah jabatan, kepala daerah harus mematuhi seluruh perundang-undangan yang ada. Dalam konteks pandemi Covid-19, Instruksi Mendagri Nomor 36 tahun 2021 tentang penanganan pandemi merupakan aturan yang harus dipatuhi kepala daerah.

“Kepala daerah di NTT, dalam hal ini gubernur itu sudah sangat lancang memberontak atau membangkang terhadap instruksi pemerintah pusat ini,” tegas Armand.

Kasus ketiga, papar Armand, kasus jual beli jabatan yang dilakukan bupati Probolinggo bersama suaminya. Kasus ini memicu keprihatinan masyarakat meski persoalan ini merupakan kasus klasik yang sudah menjadi makanan sehari-hari selama penerapan 20 tahun otonomi daerah.

“Kalau kita lihat dari data KPK, sudah ada 114 kepala daerah sejak 2004 sampai sekarang, dengan paling besar itu bupati dan wali kota diikuti gubernur. Salah satu modusnya adalah jual beli jabatan,” ungkap Armand.

Sumber: https://www.beritasatu.com/archive/822197/kppod-ungkap-tiga-kasus-krisis-kepemimpinan-daerah

 


Dibaca 51 kali