Deregulasi Tanpa Resentralisasi

Harian Kompas

Deregulasi Tanpa Resentralisasi

Penyederhanaan aturan perizinan di daerah dapat dilakukan tanpa reentralisasi atau mencabut kewenangan pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat mereduksi makna otonomi daerah. 

Pemerintah pusat dapat melakukannya dengan mengeluarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang peraturan perizinan yang lebih memadai. Kemudian hal ini diikuti dengan memperketat pengawasan setiap aturan yang diterbitkan pemerintah daerah.

Keinginan pusat menyederhanakan aturan perizinan di daerah terlihat dari sejumlah pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Na Endi Jaweng, penyederhanaan aturan itu bakal mencabut kewenangan pemerintah daerah. Dia mengatakan itu dalam diskusi bertajuk ”Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja: Benarkah ada Resentralisasi?”, Rabu (1/7/2020).

RUU dinilai sebagai upaya mengembalikan kekuasaan ke pusat (resentralisasi) dan mereduksi sistem otonomi daerah yang telah dipraktikkan dalam 21 tahun terakhir. Salah satunya terlihat melalui Pasal 166 RUU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan peraturan presiden dapat membatalkan peraturan daerah (perda). Padahal, hal itu pun bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang membatalkan perda provinsi dan kabupaten kota.

Selain itu, Pasal 162-165RUU Cipta Kerja juga berpotensi mereduksi kewenangan pemda. 

Robert tak menampik fakta bahwa terlalu banyak regulasi perizinan, bahkan tak sedikit yang tumpang tindih. Ini menjadi salah satu problem di Tanah Air. Investor terbebani dan iklim dunia usaha menjadi buruk karena terlalu banyak perizinan yang harus diurus dan biaya yang harus dikeluarkan. Namun, untuk mengatasinya tidak harus dengan mereduksi makna otonomi daerah.

Pemerintah pusat bisa saja mengeluarkan kebijakan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria aturan perizinan yang lebih memadai. Dengan demikian, pemda dalam membuat peraturan mengacu pada kebijakan tersebut. Tak cukup hanya itu, pusat harus lebih intensif mengawasinya.

Selama ini fungsi pengawasan pusat atas rancangan perda dilihatnya tidak optimal sehingga banyak perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Integrasi regulasi 

Solusi lain, tidak semua perizinan harus diatur dengan perda. Yang diatur dengan perda cukup jenis usaha yang berisiko tinggi, misalnya dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. 

Sementara itu, jenis usaha lain yang berisiko sedang cukup diatur standarnya oleh pusat dan wajib diikuti pemda. Jenis usaha berisiko rendah cukup diawasi sebelum diberi nomor induk berusaha.

”Intinya, permasalahan peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih itu dapat diatasi dengan perbaikan hukum pembangunan. Integrasikan obyek pengaturan dalam satu buku besar, rasionalisasi jumlah peraturan, serta lakukan resolusi konflik regulasi dan konflik kewenangan,” katanya.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal M Piliang, pembicara lain dalam diskusi itu, penyederhanaan peraturan perizinan di daerah salah satunya melalui Pasal 166 RUU Cipta Kerja karena selama ini pengujian perda di MA berjalan lambat. MA memang memiliki waktu 15 hari kerja untuk menguji sebuah perda. Namun, dalam praktiknya, pengujian memakan waktu lebih lama. 

”Pemerintah membutuhkan dukungan agar ada kepastian hukum dan transformasi ekonomi. Sebab, selama ini memang ada kendala akselerasi yang bukan ranahnya eksekutif, dan ini memerlukan terobosan hukum,” kata Akmal. 

Pembicara lain, Kepala Pusat Perancangan Undang-undang DPR Inosentius Samsul, melihat, saat ini ada permasalahan akut dalam administrasi pemerintahan, yaitu disharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden pun menganggap hal itu sebagai permasalahan serius yang berdampak pada kualitas pelayanan dan
efektivitas birokrasi. Itulah yang kemudian menjadi roh RUU Cipta Kerja.

”Ini bukan untuk mengganggu otonomi daerah. Ini salah satu cara untuk mengubah pola pikir menteri atau kepala daerah agar tidak membuat aturan yang kontradiktif dengan kebijakan pusat,” katanya.

Meski demikian, DPR bersama pemerintah saat ini sedang membahas RUU Cipta Kerja supaya kekhawatiran RUU tersebut mereduksi makna otonomi daerah dapat dicegah. Kemudian, untuk mencegah aturan dalam RUU tak bertentangan dengan konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, atau peraturan perundang-undangan lain. 

Sumber: Koran Kompas, 2 Juli 2020, halaman 2


Dibaca 24 kali