Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0

Harian Kompas

Pemda Perlu Perkuat Transformasi Era 4.0

Gelombang inovasi daerah di Indonesia bermunculan beberapa tahun terakhir. termasuk digitalisasi pelayanan publik. Namun, inovasi dan prakondisi daerah dalam menjawah tantangan pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 itu masih sangat beragam antarwilayah.

Karena itu fondasi transformasi menuju pelayanan era 4.0 perlu diperkuat, Pemimpin daerah yang mempunyai visi serta birokrasi daerah yang adaptif menghadapi perubahan sangat dibutuhkan.

Revolusi Industri 4,0 ditandai dengan otomasi dan penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain berdampak pada sektor produksi, hal ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menunjukkan peningkatan jumlah inovasi yang diusulkan didalam Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik (KIPP) lima tahun terakhir, Pada 2014 baru 515 inovasi yang didaftarkan ke KIPP, sedangkan pada 2019 ada 3.156 pengajuan inovasi dari 44 kementerian/lembaga, 28 pemerintah provinsi serta 268 pemerintah kabupaten/kota "Saya lihat inisiatif pemda cukup baik. Setelah kami inisiasi gerakan one agency one innovation pada 2013 yang mewajibkan tiap institusi pemerintah membuat satu inovasi dalam satu tahun, respons pemda sangat positif" kata Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo saat dihubungi awal Januari 2020.

Di tengah keterbatasan kemampuan dan wewenang pemda, inovasi menjadi jembatan mengoptimalkan layanan. Inovasi digitalisasi yang menjadi salah satu penanda Revolusi Industri 3.0 bisa menjadi batu loncatan menuju era 4.0.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, kantor desa dan ruang- ruang publik menjadi titik penyediaan Wi-Fi, Penerapan e-kinerja yang merupakan bagian e-government juga dikembangkan untuk memudahkan pengawasan kinerja yang dijadikan ukuran pemberian tunjangan kinerja aparatur sipil negara ( ASN ).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, inovasi menjadi kekuatan daerah untuk menyelesaikan banyak tugas dan masalah dalam melayani warga. Di Surabaya, Jawa Timur, layanan administrasi kependudukan, mulai dari lahir hingga meninggal, bisa diurus melalui sistem dalam jaringan. Pelayanan kesehatan serta pendidikan bisa diakses lebih mudah berkat digitalisasi "Sistem berbasis elektronik mampu menutup celah korupsi. Pelayanan bisa lebih efektif dan efisien karena proses birokrasi bisa dipangkas," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai, transformasi sektor pelayanan publik menjadi keniscayaan, bukan lagi  sekadar e-government. Sebagian layanan publik bahkan mulai tergantikan kecerdasan buatan. 

Menurut Endi, tantangan perubahan transformatif berada di daerah. Hal itu terjadi terutama karena variasi pemerintah daerah sangat beragam. Ada daerah yang sangat maju menyiapkan prakondisi menuju era 4.0. seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi banyak daerah masih serba manual dan korup, “Kita membutuhkan pemimpin perubahan, ekosistem pemerintahan yang adaptif, kultur layanan dan mental model baru serta dukungan infrastruktur lunak dan keras yang memadai. Agile bureaucracy, birokrasi yang gesit-lincah, menjadi kunci memenangi persaingan.

Menurut dia, birokrasi kini berada di titik perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Apabila gagap merespons, pemerintah akan ditinggalkan karena hanya menjadi faktor negatif atau beban. Tjahjo mengatakan, pemerintah berupaya menjawab tantangan itu dengan meningkatkan kompetensi ASN dan implementasi e-government. 

(Sumber: Harian Kompas, Senin, 7 Januari 2020)


Dibaca 109 kali