KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

https://www.beritasatu.com

KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik atau Online Single Subbmisiion (OSS) untuk mempermudah perizinan berusaha masih terkendala di lapangan khususnya antara pusat dan daerah.

Peneliti KPPOD, Boedi Reza mengatakan ada sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan OSS sejak diluncurkan Juli 2018 yakni payung hukum di level pusat dan daerah.

“Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar lagi ke aplikasi. Padahal PP 24 Tahun 2018 jelas tidak mempersyaratkan hal tersebut. Implikasinya terjadi berbagai macam variasi SOP pelayanan izin di berbagai daerah,” jelas Boedi Reza dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/9).

Selain itu, ada disharmonisasi terkait kewenangan memberi izin yang sebelumnya berada di kepala daerah berpindah ke lembaga OSS. Hal ini tercantum dalam PP 24 Tahun 2018 dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kelemahan kedua terkait sistem OSS yakni fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya hingga saat ini baru ada 52 dokumen RDTR.

Hal ini berdampak pada pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW.

"Dari aspek sistem lain, RDTR merupakan panglima OSS, jadi tidak mungkin izin keluar tanpa adanya izin lokasi. Saat ini, baru 10 persen daerah yang punya. Kendala utama adalah dari sisi anggaran, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat untuk membuat RDTR lebih berkualitas. Daerah ingin RDTR bisa digunakan 10-15 tahun ke depan, tapi tenaga ahli di daerah belum memadai," kata Boedi Reza.

Kendala terakhir mengenai aspek tata laksana. Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian/Lembaga. Sementara di daerah masih terlihat banyak pemda yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.

“Bahkan daerah bisnis utama seperti DKI Jakarta baru mengintegrasikan JakEVO dan OSS hanya pada pelayanann perizinanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin lainnya masih dilayani melalui sistem mandiri DKI Jakarta,” tutur Boedi Reza.

Menurut Boedi, belum semua daerah menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional melalui OSS. Dengan keseragaman baru ditemui pada pelayanan NIB saja. "Persoalan integrasi, menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah untuk segera dilaksanakan agar proses perizinan sepenuhnya melayani melalui OSS," pungkas Boedi Reza.

Lanjutnya, berdasarkan survei, pelaku usaha menyebutkan bahwa OSS belum mampu menjamin kepastian usaha. Pasalnya, masih banyak prosedur yang berbelit dan harus dihadapkannya pada sistem daerah yang memiliki sistem mandiri, sehingga membuat bingung para pelaku usaha.

(Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/574515/kppod-nilai-sistem-oss-masih-terkendala-di-implementasi)


Dibaca 28 kali