Tantangan Komitmen Melayani

Filsuf sekaligus politisi dari Firenze, Italia, Niccolo Machiavelli (1469-1527), yang terkenal dengan tulisannya, The Prince, bacaan klasik soal riil politik, pernah menuturkan bahwa realitas politik tak jauh dari merebut atau mempertahan­kan kekuasaan.

Di satu sisi hal ini menemui kebenarannya dalam konteks relasi kepala daerah dan rak­yatnya yang terlihat dari ba­nyaknya kepala daerah ter­jerat korupsi. Namun, di sisi lain relasi ini tak selalu di­maknai seperti itu. Ada pula pemimpin daerah yang mem­perbaiki pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan yang bisa membuat warganya me­rasa disentuh, lalu merasa bangga menjadi warga daerah tersebut.

Pekan lalu, harian Kompas menggelar penganugerahan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018. Ada 12 kepala daerah yang diberi penghargaan ka­rena menduduki peringkat ti­ga besar di tiap kategori, yakni kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan.

Dalam kesempatan itu, Kompas sempat berbincang dengan beberapa kepala da­erah untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan seder­hana; mengapa ada kepala da­erah yang bisa membangun daerahnya, tetapi ada yang tak berhasil?

Ada begitu banyak hal yang menjawab pertanyaan itu, se­perti sudah diutarakan lewat beberapa kajian politik. Se­bagian dipengaruhi faktor eks­ternal seperti beban biaya po­litik elektoral, relasi dengan legislatif, dan relasi eksekutif dengan masyarakat. Namun, ada faktor internal yang me­narik untuk diulik dari para kepala daerah itu, yakni faktor kepemimpinan kepala daerah yang bersedia melayani ma­syarakat.

Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Fadly Amran, misalnya, menuturkan, ujung tombak perubahan ada pada kepala daerah. Karena itu, un­tuk menjadi wali kota, pemerintah atau pemimpin se­karang itu, menurut dia, perlu komitmen, pengorbanan, dan integritas.

“Pemimpin hadir untuk berkorban, mengabdi kepada masyarakat. Itu yang utama. Kalau niatnya sudah salah, un­tuk kongkalikong atau menye­nangkan beberapa pihak, mengembalikan modal kampa­nye, itu, kan, sudah salah. Itu yang membuat visi antar-kepala daerah berbeda,” kata Amran.

Pentingnya komitmen

Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini men­jadi sosok yang dianggap ber­hasil mengubah wajah Kota Surabaya menjadi jauh lebih baik. Salah satu kunci sukses Risma ialah mencurahkan perhatian pada pelayanan publik, tata kota, dan pengem­bangan pembangunan.

Keberpihakan kebijakan kepada rakyat juga menjadi hal yang penting. Misalnya, Risma fokus membangun ja­lan baru nontol untuk meng­urai kemacetan. Jalan nontol dipilih agar seluruh elemen masyarakat bisa menikmati jalan itu. Bagi dia, jalan adalah akses ekonomi untuk keadil­an, bukan hanya milik mereka yang bisa membayar.

“Biar saja dibilang sok so­sialis. Yang penting masyara­kat saya sejahtera,” katanya.

Keberpihakan kepada rak­yat juga perlu diikuti dengan kemauan untuk belajar dari daerah lain. Wali Kota Ma­nado, Sulawesi Utara, Vicky Lumentut menuturkan, sejak 2017, ia membangun sistem pelayanan terpadu Manado yang disebut sistem Cerdas Command Center.

Melalui sistem itu, peme­rintah dapat terus memonitor situasi kota dan merespons keluhan warga dengan cepat. Namun, ide itu tidak tiba-tiba muncul. Vicky mengadopsi beberapa inovasi dari daerah yang dianggap lebih maju, se­perti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung.

Dia juga menuturkan, ke­berhasilan kepala daerah bisa berbeda-beda karena komit­men mereka masing-masing. Masih cukup banyak kepala daerah yang terjebak kepentingan pribadi sehingga ter­jerat korupsi. “Kadang masih ada juga yang terjebak dengan diskresinya sendiri. Padahal, kalau aturan ditaati dan ko­mitmen bersih, keberhasilan itu bisa tercapai,” katanya.

Kebaikan bersama

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng sependapat bahwa ko­mitmen kepala daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Mere­ka dituntut memiliki solusi yang matang agar kelak tidak kelabakan menghadapi per­tumbuhan penduduk yang sa­ngat pesat. Atau paling tidak ada keinginan belajar dari ko­ta-kota lain.

“Kalau pemimpin sudah punya komitmen, paling tidak 50 persen proses belajar bisa terjadi. Tetapi, jarang peme­rintah daerah mau belajar, egonya tinggi. Padahal, per­ubahan itu harus diawali dari kepala daerahnya. Sulit jalan kalau tidak ada komitmen,” ujar Robert.

Tentunya, lanjut Robert, komitmen itu tidak hanya ber­henti pada kepala daerah, tetapi juga harus diikuti oleh birokrat-birokrat menengah yang kreatif dan inovatif. Ini penting dilakukan agar pem­bangunan kota dan pelayanan publik yang sudah bagus tidak kemudian kembali mundur setelah kepala daerah ber­komitmen tinggi itu habis ma­sa jabatannya.

Namun, untuk menuju ke sana, Robert mengingatkan ada tantangan besar yang menghadang, yakni budaya korupsi yang masih kental di pemerintah daerah. Karena itu, integritas moral harus tetap dijaga. “Inovasi apa pun akan kemakan kalau sudah ada korupsi, seperti ada noda hitam. Jadi yang timbul ada­lah ketidakpercayaan publik,” kata Robert.

Alhasil, komitmen itu me­mang harus dimulai. Tokoh politik harus sadar bahwa kehadiran politik di masya­rakat sejatinya untuk kese­jahteraan umum (bonum commune). Sebab, mereka mengisi jabatan publik itu karena sua­ra rakyat. (BOW/NIA/TAN) .

--- o0o ---