APBN 2026: Belanja Sisa Rp 990 Triliun, Pendapatan Kurang Rp 600 Triliun

kompas.id - 5 November 2026

Memasuki dua bulan pengujung tahun anggaran 2026, sisa anggaran belanja negara tercatat sebesar Rp 990 triliun. Di saat bersamaan, pemerintah masih harus memburu sisa target pendapatan negara sekitar Rp 600 triliun. Presiden meminta penyerapan anggaran kementerian dan lembaga tetap dilakukan secara efisien.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional, mulai dari inflasi, penguatan sektor manufaktur, arus modal asing, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir tahun.

Ditemui seusai ratas, Suahasil menuturkan bahwa secara umum realisasi pendapatan dan belanja per akhir Oktober terpantau berada dalam jalur yang aman atau on track. ”Kira-kira untuk pendapatan negara, kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp 600 triliun lebih. Dan, untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun akan dibelanjakan,” ujar Suahasil.

Sisa belanja tersebut mencakup sekitar 25,76 persen dari total pagu belanja negara dalam Undang-Undang APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, sisa target pendapatan sekitar Rp 600 triliun tersebut setara dengan 19,02 persen dari total target penerimaan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Menghadapi tantangan tersebut, Suahasil mengingatkan adanya karakteristik pengelolaan anggaran di pengujung tahun. Siklus belanja pada periode ini biasanya diwarnai aksi percepatan pencairan dana atau kerap diistilahkan ”ngegas lebih cepat dan lebih besar”.

Meski memperbolehkan percepatan ritme belanja demi mengejar penyerapan, kata Suahasil, Presiden Prabowo mengingatkan kementerian/lembaga agar tetap memegang prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Percepatan belanja di sisa tahun ini juga harus sejalan dengan target output atau keluaran yang dicanangkan sejak awal ketika kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan anggaran tersebut.

”Kami menghimbau untuk seluruh kementerian dan lembaga, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa untuk belanja tetap harus dilakukan dengan efisien,” tutur Suahasil.

Di sisi lain, upaya efisiensi tersebut harus tetap dikerjakan secara konsisten. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi di pengujung tahun anggaran mengingat kebutuhan belanja yang harus dioptimalkan. ”Pendapatannya tetap kita cari pendapatan negara, tapi belanjanya terus kita efisienkan,” tutur Suahasil.

Mutu perencanaan
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai, sisa anggaran belanja sebesar Rp 990 triliun yang setara dengan 25 persen dari total APBN bukan sekadar persoalan teknis penyerapan. Angka tersebut mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan di tingkat K/L.

Menurut dia, menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sisa waktu dua bulan merupakan tantangan yang sangat besar dan secara realistis amat berat. Pemerintah pun diminta agar tidak terjebak pada paksaan menghabiskan anggaran yang justru mengorbankan kualitas demi mengejar target output semata.

”Dalam dunia politik anggaran seperti ini, menurut kami pasti banyak hal yang akan dikorbankan, termasuk kualitas serapan anggaran. Jangan sampai banyak belanja yang dipaksakan dan mengorbankan kualitas ketimbang daya serapnya,” ujar Herman.

Di tengah ”tegangan” antara keharusan mencairkan ratusan triliun rupiah dan instruksi Presiden untuk menjaga efisiensi, Herman menyarankan agar pemerintah fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Selain pengelolaan belanja, Herman menilai sisa target pendapatan negara sebesar Rp 600 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan ke depan merupakan beban yang tidak kalah berat. Ia mengingatkan agar perburuan setoran tersebut tidak membuat pemerintah memperlakukan para pelaku usaha layaknya ”sapi perah”.

”Jangan sampai, untuk mendapatkan target Rp 600 triliun itu, para pelaku usaha dijadikan sapi perah dengan menggunakan beragam cara. Itu pasti akan berdampak terhadap ekonomi produktif masyarakat,” tutur Herman.

Ke depan, Herman mendorong agar perbaikan tata kelola fiskal dimulai dari basis perencanaan yang lebih realistis. Koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas harus diperkuat agar dokumen perencanaan tidak mudah bergeser mengikuti dinamika perkembangan politik jangka pendek.

Manufaktur meningkat
Lebih jauh, Suahasil menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tecermin dari inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran pemerintah serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur nasional.

”Kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan ekonomi terkini. Kemarin, kan, keluar data rilis dari BPS mengenai inflasi 3,23 persen itu di dalam range yang memang menjadi sasaran target dari inflasi Indonesia. Jadi, ini on track inflasinya,” ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan, pemerintah menetapkan sasaran inflasi dengan rentang toleransi 1,5 hingga 3,5 persen. Dengan demikian, inflasi sebesar 3,23 persen masih sesuai dengan proyeksi dan target pengendalian harga yang telah ditetapkan.

”1,5 persen sampai dengan 3,5 persen, angka inflasi kita kemarin 3,2 persen, artinya itu di dalam range yang memang kita bayangkan sejak kita melakukan estimasi atas perekonomian Indonesia. Itu yang kita sebut dengan on track,” ungkap Suahasil.

Selain inflasi, Suahasil melaporkan perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menunjukkan tren penguatan pada Oktober 2026. Adapun indeks PMI meningkat dari kisaran 52 menjadi 54.

”Ini menunjukkan bahwa para pengusaha kita membayangkan bahwa akan ada peningkatan permintaan. Karena itu, pengusaha mulai siap-siap untuk meningkatkan produksi dengan membeli input lebih banyak,” kata Suahasil.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/apbn-2026-belanja-sisa-rp-990-triliun-pendapatan-kurang-rp-600-triliun?open_from=undefined_Page

Dibaca 156 kali