Logo KPPOD

KPPOD Ungkap 3 Kelemahan Inspektorat dalam Penegakan LHKPN

beritasatu.com - 20 Maret 2023

KPPOD Ungkap 3 Kelemahan Inspektorat dalam Penegakan LHKPN

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkapkan tiga kelemahan inspektorat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menegakan aturan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atau laporan harta pejabat negara.

Pertama, kata Arman, desain kelembagaan inspektorat yang berada di bawah menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Hal itu membuat inspektorat tidak powerfull terutama jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan atasannya.

"Pada dimensi kelembagaan, inspektorat atau pengawas internal lain, didesain sebagai bawahan pejabat pembinaan kepegawaian (PPPK). Dalam konteks daerah, inspektorat merupakan perangkat daerah, yang kepala-nya dipilih dan diangkat kepala daerah," ujar Arman kepada Beritasatu.com, Minggu (19/3/2023).

Kedua, kata Arman, pada aras kewenangan, inspektorat hanya sebatas menyampaikan hasil kerja kepada pemimpin instansi pemerintahan. Hasil kerja tersebut adalah audit, reviu, monitoring, dan evaluasi. Inspektorat tidak memiliki kewenangan lebih jauh dari hanya menyampaikan hasil kerja.

"Kelemahan ketiga berada pada aspek tata kelola pengawasan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas kepada publik juga masih minim. Kerja-kerja inspektorat masih bejalan searah antara inspektorat dengan pimpinan," ungkap dia.

Untuk itu, KPPOD merekomendasikan sejumlah hal untuk memperkuat inspektorat dalam menegakkan aturan LHKPN. Pertama, kata dia, penguatan kelembagaan dan kewenangan. Dalam konteks ini, tutur Arman, KPPOD mendorong inspektorat dirancang memiliki kewenangan yang mampu meningkatkan bargaining position dengan pemimpin instansi atau pejabat pembinaan kepegawaian.

"Selain itu, lembaga pengawas ini harus memiliki keterhubungan kerja dengan lembaga pengawas eksternal lain semisal KASN dan ombudsman dan aparat penegak hukum," imbuh dia.

Selain itu, lanjut Arman, penguatan tata kelola yang baik di mana seluruh tata kerja inspektorat, seperti audit, reviu, monev, dan pemeriksaan melibatkan unsur publik atau masyarakat atau didukung sistem digital yang memungkinkan publik bisa memantau dan mengevaluasi tugas inspektorat.

"Sederhananya, seluruh hasil pemeriksaan inspektorat wajib diketahui dan diumumkan di publik," kata Arman.

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/1033394/kppod-ungkap-3-kelemahan-inspektorat-dalam-penegakan-lhkpn


Dibaca 358 kali