Logo KPPOD

Genjot Serapan Anggaran, 13 Terobosan Ditawarkan ke Pemda

kompas.id - 4 Januari 2023

Genjot Serapan Anggaran, 13 Terobosan Ditawarkan ke Pemda

Serapan anggaran masih menjadi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Guna menggenjot serapan anggaran, Kementerian Dalam Negeri menawarkan 13 terobosan agar diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Selain pengadaan dini dan penyederhanaan bentuk kontrak pekerjaan, penetapan pejabat pengelola keuangan sebelum tahun anggaran juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan serapan anggaran.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, hingga 29 Desember 2022, serapan anggaran daerah mencapai 83,04 persen atau senilai Rp 1.081 triliun. Jumlah ini turun 3,12 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang mencapai 86,16 persen atau senilai Rp 1.098 triliun. 

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat rapat koordinasi dengan kepala daerah secara daring dari Jakarta, Senin (2/1/2023), mengungkapkan, salah satu sebab lambatnya serapan anggaran adalah perencanaan proyek pembangunan yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama.

Biaya kegiatan juga baru dibayarkan kepada rekanan pelaksana kegiatan pada akhir tahun anggaran. Persoalan lain adalah pemda kerap terlambat menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa. 

Aparatur sipil negara (ASN) masih khawatir harus berurusan dengan aparat penegak hukum saat menggunakan anggaran. Oleh karena itu, menurut Wempi, Kemendagri menawarkan 13 terobosan kepada pemda. Salah satunya pengadaan dini sejak Agustus 2022 untuk belanja APBD 2023.

Namun, syaratnya, nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Kontrak kerja juga perlu disederhanakan dengan memperhatikan petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat ataupun aturan perundang-undangan. ”Secara teknis, Kemendagri juga mendorong agar penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di luar tahun anggaran agar mereka bisa mempelajari petunjuk teknis penggunaan anggaran,” kata Wempi.

Percepatan belanja juga bisa dilaksanakan melalui platform e-katalog, e-katalog lokal, toko daring, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.

Pembayaran kepada rekanan juga harus diubah berdasarkan termin agar tak menumpuk di akhir tahun.

Peningkatan kapasitas 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

Hal yang juga penting adalah pemda mesti fokus pada program-program prioritas. Jangan sampai pemda dibebani terlalu banyak program, padahal kemampuan fiskal tergolong kecil. ”Dari hulu perlu didorong agar pemda menetapkan 2-3 program prioritas saja. Pemerintah pusat mendorong agar program prioritas ini terlaksana sehingga keterbatasan anggaran bisa dioptimalkan,” ucap Herman.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, pemda tak perlu khawatir akan berhadapan dengan penegak hukum saat menggunakan anggaran. Pemda hanya perlu memahami secara saksama aturan main mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Sumber: Koran Kompas, 3 Januari 2023


Dibaca 52 kali