Logo KPPOD

RESENTRALISASI DAULAT PAJAK

Bisnis Indonesia - 9 November 2022

RESENTRALISASI DAULAT PAJAK

Ketentuan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi aturan turunan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD.

Dalam beleid itu, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ada pada kendali Kepala Negara selaku pemegang komando pemerintahan tertinggi di negeri ini.

Pasal 118 mencatat, penyesuaian tarif dilakukan dengan mengacu pada program prioritas nasional, yakni berupa proyek strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” tulis rancangan beleid yang dikutip Bisnis.

Ada beberapa substansi yang akan dipantau langsung oleh Kepala Negara melalui Peraturan Presiden perihal penyesuaian pajak dan retribusi daerah itu.

Pertama, jenis pajak dan/atau retribusi yang tarifnya akan disesuaikan. Kedua, besaran penyesuaian tarif.
Ketiga, masa berlakunya tarif baru yang disesuaikan. Keempat, penentuan daerah yang wajib melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi.

Mekanismenya, penyesuaian tarif diajukan oleh kementerian/lembaga (K/L) teknis dengan kajian yang dilakukan oleh pejabat internal.

Kemudian, menteri teknis mengajukan kepada Kepala Negara untuk diusulkan melalui penerbitan Peraturan Presiden.
Apabila disepakati, maka pemerintah daerah (Pemda) wajib memberlakukan tarif baru hasil persetujuan Presiden itu dan menganulir ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dimuatnya substansi ini menguatkan pandangan bahwa UU HKPD menggembosi desentralisasi fiskal yang diketahui menjadi salah satu buah dari reformasi nasional.

Apalagi, dalam mengubah tarif, pemerintah pusat bekerja secara sepihak yakni hanya melibatkan K/L teknis atau pimpinan tertinggi di K/L tersebut.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengatakan idealnya pemerintah pusat juga melibatkan pemda dalam melakukan penyesuaian tarif.

Musababnya, aksi sepihak yang dilakukan tanpa analisa dengan ‘raja lokal’ itu berisiko menggembosi kapasitas fiskal daerah, terutama yang belum mampu mengakselerasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Seharusnya pemda yang dikenai penyesuaian tarif harus dilibatkan, karena ini sangat berpengaruh terhadap PAD mereka,” kata Armand kepada Bisnis, Selasa (8/11). 

Dia menambahkan, perubahan tarif memiliki implikasi yang berbeda. Di satu sisi, apabila tarif PDRD dinaikkan, maka PAD akan terkatrol. Akan tetapi, tarif tinggi tidak pro terhadap dunia bisnis.

Di sisi lain, jika pemerintah pusat menurunkan tarif PDRD maka akan menggembosi fiskal daerah karena penerimaan yang berkurang.

Sejalan dengan itu, KPPOD mengusulkan agar pemerintah pusat menyediakan anggaran khusus melalui Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemda yang terkena efek negatif dari penyesuaian tarif itu.

“Karena kalau tidak dibantu dengan insentif maka akan mengganggu keuangan daerah,” ujarnya. 

Sejatinya, arah resentralisasi fiskal sangat menguat sejak UU HKPD masih dibahas di parlemen.

Penyesuaian tarif PDRD pun bukan satu-satunya substansi yang dikendalikan langsung oleh pusat.

Jauh sebelum pemda menentukan tarif PDRD, para ‘raja lokal’ pun harus rela menjalani evaluasi rancangan perda. 

Artinya, persetujuan seluruh substansi Perda PDRD ada pada kendali pusat.

Pemda juga dituntut untuk menyi nergikan kebijakan pembangunan dan fi skal dengan rencana jangka menengah nasional, rencana kerja peme rintah, bahkan sampai pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah pusat juga bisa dengan leluasa mengatur belanja daerah, mulai dari penganggaran, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan nasional, serta penyusunan belanja yang didasarkan atas standar harga.

BERBAGI BEBAN
Celakanya, pada saat bersamaan, pemda juga bakal menanggung beban fiskal yang amat berat seiring dengan diterapkannya skema berbagi beban dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) yang dibagihasilkan.

Adapun, yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pertama kenaikan PNBP SDA yang dibagihasilkan. Kedua, realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan. Ketiga, peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi.

Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP Migas SDA yang dibagihasilkan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Singkat kata, burden sharing dilaksanakan dengan memangkas atau meniadakan dana bagi hasil (DBH), yang kemudian  anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi.

Persoalannya, kapasitas fiskal masing-masing daerah berbeda. Inilah yang kemudian melahirkan polemik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan skema berbagi beban perlu dilakukan selektif, dengan mempertimbangkan ruang fiskal masing-masing daerah.

“Kapasitas fiskal daerah berbeda-beda. Idealnya memang tidak diberlakukan secara nasional untuk seluruh daerah,” kata dia.

Faisal menyarankan pemerintah untuk menyusun klasterisasi daerah yang memiliki pendapatan tinggi, dan tidak menerapkan burden sharing dengan daerah yang memiliki keterbatasan sumber penerimaan.

Selain itu, pemerintah pusat juga patut memprioritaskan burden sharing dengan daerah yang memiliki pendapatan besar dari sumber daya alam.

Guna mengompensasi hal itu, pemangku kebijakan di level pusat juga perlu menyediakan insentif sehingga pemerintahan yang memiliki PAD tinggi bersedia melakukan burden sharing.

“Harus ada insentif untuk daerah yang dipangkas alokasi DBH-nya. 

Jadi ada take and give supaya lebih konstruktif,” ujarnya. 

Sumber: Bisnis Indonesia, Rabu, 9 November 2022


Dibaca 34 kali