Logo KPPOD

Uji Kolaborasi Pusat-Daerah

bisnis.com - 12 September 2022

Uji Kolaborasi Pusat-Daerah

Eksekusi skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi solusi yang ditempuh pemangku kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Melalui burden sharing, pemda diwajibkan mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial (bansos).

Hal itu dilegalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Secara total, alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di daerah sebesar 2% dari DTU. (Lihat infografik).

Meskipun bertujuan menjangkar daya beli, skema ini menyisakan konsekuensi berat yakni goyahnya stabilitas fiskal di daerah, terutama yang belum memiliki fondasi pendapatan asli daerah (PAD) kuat.

Apalagi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa skema tersebut berlaku bagi seluruh pemda di Indonesia. Sanksi pun menunggu pemda apabila tidak melaksanakan instruksi tersebut.

“Itu berlaku untuk seluruh daerah. Kalau tidak dijalankan DAU dan DBH tidak disalurkan sampai dijalankan,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Sejatinya, burden sharing antara pusat dan daerah memang telah disiapkan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Konsep kerja sama ini dieksekusi apabila terjadi lonjakan harga minyak sehingga pemerintah perlu menambah anggaran subsidi.

Dalam praktiknya, burden sharing APBN 2023 dieksekusi dengan memangkas atau menghapus DBH dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). Akan tetapi, implementasi konsep ini dipercepat seiring dengan kebijakan penaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menambahkan, pemda harus turun ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan kenaikan harga bahan pokok sehingga memudahkan penyusunan kebijakan.

Selain mengecek kondisi harga komoditas, pemda juga diinstruksikan untuk mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat.

Lonjakan inflasi dan tertekannya daya beli memang menjadi momok yang terus menghantui pemerintah. Terlebih, ruang fiskal amat terbatas sehingga pemangku kebijakan tak leluasa untuk mengutak-atik anggaran.

Hal inilah yang kemudian mendorong dilibatkannya pemda untuk mengendalikan inflasi. Apalagi, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi APBD 2022 per 17 Agustus 2022 baru Rp482,60 triliun dari total pagu Rp1.200,87 triliun. Anggaran daerah pun masih bank yang mengendap di bank.

Sejalan dengan kondisi tersebut serta merespons beleid yang dirilis otoritas fiskal, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran No. 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Ada tiga instrumen yang wajib ditempuh oleh pemda. Pertama, menyiapkan program bansos dari pemangkasan DTU. Kedua, pemanfaatan belanja tidak terduga untuk menguatkan daya beli masyarakat. Ketiga, optimalisasi dana desa.

BELANJA DAERAH

Kendati telah menyiapkan skema berbagi beban itu, sejumah kalangan memandang burden sharing memiliki risiko yang perlu diantisipasi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman berpendapat skema berbagi beban tidak akan menjadi aktor tunggal yang mampu menyelesaikan inflasi.

Menurutnya, kebjakan itu berisiko mengganggu belanja dan pembangunan daerah, mengingat tidak seluruh pemda memiliki kapasitas fiskal kuat.

“Perlu intervensi untuk daerah tertentu, jadi 2% tidak diberlakukan merata,” kata dia.

Secara konkret, Armand menyarankan dua hal kepada pemerintah. Pertama, membentuk kerja sama antardaerah untuk menerapkan tambal sulam ketersediaan barang. Kedua, memberlakukan skema insentif dan disinsentif yang adil bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Adapun, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan kebijakan itu hanya berfungsi memitigasi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Namun menurutnya, upaya tersebut tak akan efektif jika hanya mengandalkan belanja pemerintah. Apalagi, durasi penebalan bansos pun terbatas.

Ajib mengatakan, perlu instrumen kebijakan yang menyasar sektor hulu sehingga proteksi ada dari sisi produsen, bukan dari sisi konsumen yang hanya berdampak jangka pendek. Misalnya subsidi bunga untuk usaha kecil dan menengah (UKM), atau memperpanjang restrukturisasi kredit.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dengan menyiapkan dana bantuan tambahan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebelumnya mengatakan dana itu diambil 2% dari DTU atau Rp60 miliar.

Menurut Ganjar, jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD Perubahan yang dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Sumber: https://koran.bisnis.com/read/20220912/244/1576326/penanganan-inflasi-uji-kolaborasi-pusat-daerah


Dibaca 37 kali