Logo KPPOD

Tarif Tinggi Pajak Nusantara

Bisnis Indonesia - 9 Mei 2022

Tarif Tinggi Pajak Nusantara

Musababnya, masyarakat penghuni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menanggung beban fiskal yang cukup berat menyusul tarif sejumlah jenis pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Terdapat tiga jenis pajak IKN Nusantara yang bertarif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindhan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PP tersebut, tarif PKB untuk kendaraan pertama ditetapkan sebesar 2%, sedangkan kendaraan kedua dan seterusnya sebesar 10%. Adapun tarif BBNKB maksimal 20%, dan MBLN paling tinggi 25%.

Sementara itu, tarif pajak daerah yang tertuang di dalam UU No. 1/2022 tentang Harmonisasi Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) jauh lebih rendah.

Dalam UU No. 1/2022, PKB untuk kendaraan pertama hanya 1,2%, sedangkan kendaraan kedua dan seterusnya 6%. Adapun tarif BBNKB maksimal 12%, sementara tarif pajak MBLB paling tinggi 20%.

Secara legal, PP No. 17/2022 masih linier dengan UU No. 1/2022 dalam kaitan perlakuan pajak yang diterapkan oleh  daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

Tarif khusus yang diatur di dalam PP No. 17/2022 itu pun berkaca pada besaran angka yang tertuang di dalam UU No. 1/2022. 

Akan tetapi menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, pemerintah pusat perlu memberikan masa transisi selama 3—5 tahun terkait dengan kebijakan fiskal itu.

Masa transisi ini dibutuhkan dalam rangka meminimalisasi bertambahnya beban fiskal yang ditanggung masyarakat  sehingga proses pemindahan ke Pulau Kalimantan berjalan maksimal.

“Memang PP No. 17/2022 tidak bertentangan dengan UU No. 1/2022. Tetapi kami mendorong adanya masa transisi sebelum ditetapkan di IKN,” kata Armand kepada Bisnis, Minggu (8/5).

Dia menambahkan, pemindahan ibu kota adalah proyek baru yang cukup rumit. Sebab dalam hal ini pemerintah wajib menuntaskan aspek pembangunan, fasilitas, administrasi, hingga penganggaran.

Oleh karena itu, pengerjaan dan kebijakan yang diimplementasikan juga perlu dilakukan secara bertahap. Terlebih, geliat perekonomian di Nusantara masih belum maksimal sehingga tarif pajak yang terlampau tinggi berisiko membebani masyarakat. 

“Tim Transisi IKN bertugas tidak hanya terkait dengan pemindahan fisik, juga penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk desentralisasi fiskal,” ujarnya. 

DAYA TARIK
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira berpendapat, tarif khusus tersebut berisiko mereduksi daya tarik IKN karena biaya tersebut dibayarkan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, kebijakan itu juga berpotensi mengerek komponen biaya hidup lain sehingga minat masyarakat untuk berpindah ke Nusantara berkurang.

“Keberadaan pajak atau pungutan khusus juga diskriminatif terhadap penduduk lokal yang sudah tinggal sebelum IKN dibangun,” katanya kepada Bisnis.

Bhima menyadari, pemerintah pusat memang perlu meningkatkan kemandirian fiskal daerah termasuk IKN Nusantara. Hal ini pun diperlukan dalam rangka mengikis ketergantungan megaproyek itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi kebijakan yang ditelurkan juga perlu disamaratakan dengan daerah lain sehingga mencegah diskriminasi fiskal.

Sementara itu, Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono tidak bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kebijakan fiskal di Nusantara.

Dia mengatakan skema pajak khusus akan berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.“Pajak khusus [diberlakukan] setelah IKN resmi pindah,” kata Sidik.

Sumber: Harian Bisnis Indonesia, Senin 9 Mei 2022


Dibaca 39 kali