Pemda Jangan Hambat Pemulihan Ekonomi

Lagi-lagi, realisasi anggaran belanja daerah masih seret di awal tahun. Bahkan, dua bulan pertama 2022, realisasi belanja di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lebih rendah dari tahun lalu. Jika ini terus berlanjut, pemulihan ekonomi domestik bisa terhambat. 

Kementerian Keuangan (Kemkeu) realisasi belanja APBD hingga akhir Februari 2022 sebesar Rp 42,29 triliun, baru mencapai 3,98% terhadap pagu APBD yang sebesar Rp 1062,43 triliun. Angka tersebut turun 18,6% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Secara terperinci, realisasi belanja pegawai daerah pada periode tersebut mencapai Rp 28,01 triliun, turun 21,78% year on year (yoy). Penurunan belanja pegawai lantaran belum terealisasinya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Selain itu, pemberian TPP bagi PNS daerah juga harus menunggu proses validasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam negeri.

Adapun realisasi belanja modal daerah, tercatat sebesar Rp 1,33 triliun, turun 18,4% yoy. Begitu juga dengan belanja lainnya dengan realisasi sebesar Rp 4,88 triliun, turun 22,9% yoy. Sementara realisasi barang dan jasa masih relatif sama yaitu, Rp 8,07 triliun, dan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp 8,17 triliun.

"Belanja negara sudah mengalami normalisasi, namun belanja daerah masih terkontraksi. Jadi untuk momentum pemulihan, ekonomi jangan sampai melemah karena faktor APBN dan APBD yang seharusnya bisa saling mendukung dari sisi belanjanya," katanya,  Senin (28/3).

Sementara, dana simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan mengalami kenaikan drastis. Bahkan mencapai rekor tertinggi dalam tiga tahun sebelumnya.Catatan Kemkeu, per Februari 2022 simpanan yang masih mengendap mencapai Rp 183,32 triliun, naik Rp 16,05% dari bulan sebelumnya dan naik 11,82% dari periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan simpanan Rp 24,4 triliun dan terendah ada di Sulawesi Barat dengan simpanan Rp 1,06 triliun.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai, kebiasaan tersebut selalu berulang setiap tahun. Pemda juga seringkali menumpuk belanjanya di akhir tahun. 

Ekonom Center of Reforn on Economics Yusuf Rendy menilai kontribusi APBD sangat penting bagi proses pemulihan ekonomi, meskipun tidak banyak.

Sumber: https://insight.kontan.co.id/news/pemda-jangan-hambat-pemulihan-ekonomi/amp