Pemerintah Pusat tidak Tegas Kontrol Anggaran Pemda

Media Indonesia - 24 Desember 2021

Pemerintah Pusat tidak Tegas Kontrol Anggaran Pemda

KETEGASAN pemerintah pusat ditunggu dalam memberikan sanksi untuk pemerintah daerah yang lamban melakukan serapan anggaran. Pasalnya, masalah itu selalu berulang setiap tahun. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman S Suparman mengatakan sanksi yang diberikan bisa berupa penundaan dana alokasi umum atau penetapan batas maksimum dana yang mengendap di bank.

"Sehingga tidak terjadi setiap tahun," ucap Arman dalam acara diskusi webinar Otonomi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, Refleksi Akhir Tahun 2021, kemarin.

Menurut Arman, ketidaktegasan pemerintah pusat, terutama dalam menerapkan sanksi dan insentif, membuat pemda tidak serius dalam menyusun rencana anggaran sehingga ada banyak program daerah, tapi tidak didukung fokus anggaran yang berkualitas sebagaimana dikeluhkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Pemerintah pusat kecewa dengan pemda, tapi kita tunggu seperti apa punishment (sanksi) dari pusat," ucap Arman.

Analisis kebijakan KPPOD Sarah Nita Hasibuan menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, dan esensial untuk memulihkan perekonomian pascapandemi covid-19.

“Perencanaan dan penganggaran yang dibuat pemerintah pusat dan daerah itu harus adaptif sesuai dengan kondisi pandemi, realistis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ataupun pusat, dan harus esensial, yakni program-program prioritas saja yang dibuat dalam perencanaan serta penganggaran,” kata Sarah.

Sarah juga menyarankan pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk mempercepat transformasi dan memperluas jaringan infrastruktur digital di seluruh sektor ekonomi, seperti konsumsi, investasi, dan tata kelolanya.

Sebenarnya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sudah melakukan pemantauan simpanan kas pemerintah daerah di perbankan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Farida Peranginangin, Rabu (22/12). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 17 Desember pukul 18.00 WIB, disebutkan total uang pemda yang tersedia di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp159,47 triliun, dengan rincian Rp50,63 triliun di tingkat provinsi, Rp85,82 triliun di tingkat kabupaten, dan Rp23,02 di tingkat kota.

Sumber: Harian Media Indonesia, 24 Desember 2021


Dibaca 54 kali