KPPOD Dalam Berita

Dana Hibah Jangan Salah Arah

Polemik pemberian dana hibah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan publik. Pemicunya ialah karena anggaran itu diberikan kepada organisasi yang terafiliasi dengan orang dekat gubernur, wakil gubernur, hingga anggota DPRD DKI Jakarta.

KPPOD: Pelayanan Publik Kerap Mandek di Masa Pandemi COVID-19

Pelayanan publik kerap mandek atau tidak memberikan pelayanan di masa pandemi Covid-19.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI ungkap kelemahan birokrasi di Pemprov DKI

Birokrasi dinilai harus memiliki stamina karena akan bekerja dua kali lipat untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi.

UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, MK Perintahkan Lakukan Perbaikan Sesuai Tenggang Waktu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.

KPPOD: Prosedur pelayanan publik di Indonesia masih berbelit

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan, pelayanan publik di Indonesia sangat kompleks, karena prosedur yang berbelit-belit, waktu yang lama, dan biaya yang besar.

Showing 486-490 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia