KPPOD Dalam Berita

Surat Kilat Plt Wali Kota

Hari Pertama Tri Masih di Ruang Wawali

Ribuan Izin Usaha Segera Dicabut, Pemerintah Harus Hati-hati Pilih Pengelola Barunya

Pengalihan izin usaha yang dicabut diharapkan bisa mengoptimalisasi usaha dan investasi, yang sebelumnya tidak dijalankan oleh pihak pengelola pertama.

KPPOD Ingatkan Faktor Daya Saing dalam Pengalihan Izin Usaha

KPPOD menyarankan agar pemerintah melandaskan pengawasan berdasarkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan.

Pemerintah Pusat tidak Tegas Kontrol Anggaran Pemda

KETEGASAN pemerintah pusat ditunggu dalam memberikan sanksi untuk pemerintah daerah yang lamban melakukan serapan anggaran. Pasalnya, masalah itu selalu berulang setiap tahun. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman S Suparman mengatakan sanksi yang diberikan bisa berupa penundaan dana alokasi umum atau penetapan batas maksimum dana yang mengendap di bank.

KPPOD: Penganggaran adaptif-realistis pulihkan ekonomi daerah

Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sarah Nita Hasibuan menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, dan esensial untuk memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19.

Showing 456-460 of 1,394 items.

KPPOD Brief

Efisiensi Anggaran, Ujian Otonomi Daerah

Pilkada Serentak: Berbenah Serentak

Diskonektivitas Pusat-Daerah Penghambat Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Publikasi Terbaru

Investasi Hijau dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Kajian Kebijakan dan Implementasi di Daerah

Perda Minuman Beralkohol:
Kajian atas Kualitas Isi Kebijakan dan Penerapannya di Sejumlah Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan:
Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia